OKU Selatan Sumsel, porosinfomasi.co.id–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah digelar secara serempak pada masa pandemi Covid-19. Tahapan, jadwal dan program Pilkada disusun KPU berdasarkan protokol kesehatan.

Tahapan dan jadwal ini, di masukan dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020. Tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 13 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Terkait hal tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Ade Putra Martabaya., SH, melalui Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas (Hubungan Partisipasi Masyarakat) Sutiman, mengatakan setelah tahap pemungutan suara, masih ada tahapan lainnya yang dilakukan sebelum masuk ke tahapan penetapan paslon terpilih.

Baca Juga  Pjs Bupat OKU Selatan Himbau Masyarakat Patuhi Perbup No 41 Tahun 2020

Adapun tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam Pilkada serentak 2020 usai dilakukan pemungutan suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020.

Adapun tahapan tersebut dimulai dari tahapan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS (9-15 Desember 2020). Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota (9-15 Desember 2020). Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS (9 Desember 2020)

Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan (9-15 Desember 2020). Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9-11 Desember 2020). Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK (10-14 Desember 2020).

Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota (13-17 Desember 2020).

Baca Juga  Pemda OKU Selatan Tindak Lanjuti Keputusan Mendagri Nomor 050

Setelah proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, maka tahapan berikutnya ialah penetapan paslon terpilih dengan ketentuan tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU).

“Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan”.ungkapnya Jum’at (11-12-2020).

Selain itu Sutiman juga mengatakan, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui pada pilkada yang digelar secara serentak pada 9 Desember 2020 kemarin di ikuti oleh, 270 daerah, 9 daerah di antaranya merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubenur. Perinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. (Jack/Red)

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!