HALTIM_MALUT

porosinformasi.co.id Maba beberapa hari ini beredar surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur pada Selasa, (21/9/2021) Kemarin dengan No Surat 420/430/2021 “tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi (Covid 19 bagin tenaga pendidikan dan kependidikan serta siswa kelas VI SD dan siswa Kelas VII, VII dan IX SMP” menuai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan

 

Pasalnya pada surat edaran tersebut memuat sangsi bagi pegawai tenaga pendidik dan kependidikan PNS non-PNS yang tidak melaksanakan vaksin, yakni akan dikenakan penundaan pembayaran gaji/tunjangan.

 

Riswan Syarif S.H., Akademisi Muda Halmahera Timur Menjelaskan bahwa “Dalam Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014, Surat Edaran di golongkan sebagai produk tata naskah dinas, oleh karena itu idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada kalangan internal. Dikarenakan sifatnya informatif maka surat edaran tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Undang-Undang”.(24/9/2021)

Baca Juga  Hendak Ke Kebun Warga di Desa Campang Jaya OKU Selatan Temukan Mayat Telah Membusuk

 

“Selain itu, Surat Edaran bukanlah bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam ruang lingkup UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan”.

 

Oleh karena itu, Surat Edaran tidak bisa menjadi dasar hukum apalagi memuat sangsi sebagaimana yang telah tertulis pada Poin ke-4 Surat Edaran No 420/430/2021 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.

 

Dengan demikian Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur Beny Sutarman, S.Pd., MM., mengatur hal-hal yang melampaui Kewenangan dan bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 jo Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014. Ujar Iwan sapaan akrab aktivis muda asal Halmahera Timur itu.

Baca Juga  SMSI OKI Gelar Audensi Bersama Dandim 0402

Nur/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!