Poros Informasi – Jakarta, 19 Desember 2025 – Dunia ketenagakerjaan Indonesia bersiap menyambut era baru penetapan upah minimum. Regulasi terbaru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, telah diterbitkan sebagai landasan hukum krusial yang akan membentuk besaran upah minimum pada tahun 2026. Aturan ini membawa angin segar dengan formula penghitungan yang diperbarui, menjanjikan potensi kenaikan yang lebih signifikan bagi para pekerja dan buruh.
Revolusi Penetapan Upah: PP 49/2025 Jadi Landasan Baru
PP 49/2025 menandai pergeseran fundamental dalam metode penetapan upah di Tanah Air. Jika sebelumnya formula kerap menjadi sorotan, kini pemerintah telah menetapkan rumusan yang lebih komprehensif. Formula inti untuk menghitung upah minimum 2026 adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kondisi ekonomi daerah serta kontribusi tenaga kerja yang semakin diperhitungkan.
Peran Vital Indeks Alfa: Kontribusi Pekerja Semakin Diakui
Salah satu elemen paling menonjol dalam formula baru ini adalah peningkatan rentang nilai Alfa. Indeks Alfa, yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kini ditetapkan dalam kisaran 0,5 hingga 0,9. Angka ini melonjak tajam dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya mematok nilai Alfa pada rentang 0,1 hingga 0,3. Kenaikan ini mengindikasikan pengakuan yang lebih besar terhadap peran pekerja dalam menggerakkan roda perekonomian.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram resminya, seperti dikutip porosinformasi.co.id, menegaskan bahwa besaran upah minimum akan dihitung dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan perusahaan. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan penetapan upah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Membedah Rumus: Simulasi Penghitungan Upah Minimum 2026
Untuk memahami lebih dalam bagaimana upah minimum 2026 akan dihitung, mari kita bedah formula yang telah ditetapkan secara rinci:
1. Formula Utama Penghitungan Upah Minimum:
UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM (t+1)
- UM (t+1): Merujuk pada upah minimum yang akan ditetapkan untuk tahun berikutnya.
- UM (t): Adalah upah minimum yang berlaku pada tahun berjalan.
- Nilai Penyesuaian UM (t+1): Merupakan besaran penyesuaian upah minimum yang akan ditambahkan ke upah tahun berjalan.
2. Formula Nilai Penyesuaian Upah Minimum:
Nilai Penyesuaian UM = (Inflasi + (PE x a)) x UM (t)
- Inflasi: Mengacu pada tingkat inflasi di daerah terkait, yang menjadi salah satu indikator utama daya beli.
- PE: Adalah Pertumbuhan Ekonomi daerah, mencerminkan dinamika ekonomi lokal.
- a: Merupakan Indeks tertentu (Alfa), yang untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) berada dalam rentang nilai 0,5 hingga 0,9.
- UM (t): Kembali merujuk pada upah minimum tahun berjalan.
Penentuan nilai ‘a’ (Alfa) ini bukan semata-mata angka. Dewan Pengupahan memiliki peran krusial dalam menentukannya, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta faktor-faktor relevan lainnya yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan setempat. Ini memastikan bahwa penetapan Alfa dilakukan secara cermat dan berlandaskan data yang komprehensif.
Dengan formula yang lebih transparan dan bobot Alfa yang meningkat, diharapkan penetapan upah minimum 2026 tidak hanya adil, tetapi juga mampu mendorong daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Indonesia.
