Jaminan ‘Tentara’ Bikin Geger! Menkeu Purbaya Kaget KSAD Berutang
Poros Informasi – Sebuah momen menarik yang sarat tawa namun juga menyiratkan dinamika pendanaan proyek vital, terjadi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara jenaka "menyenggol" Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak perihal beban utang yang tak terduga. Interaksi ini, yang berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025, menyoroti kompleksitas di balik layar upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana di Indonesia.
Dinamika Pendanaan Infrastruktur Darurat
Diskusi hangat tersebut bermula ketika Jenderal Maruli Simanjuntak memaparkan tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Darat, khususnya terkait kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Purbaya Yudhi Sadewa, yang selama ini mengira alur pencairan dana untuk penanganan bencana berjalan mulus melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengaku terkejut. Ia baru menyadari bahwa dalam upaya mempercepat perbaikan infrastruktur krusial, TNI AD ternyata harus menanggung beban utang sementara.
"Peran Kementerian Keuangan itu relatif di belakang, Pak. Kami hanya bertugas melunasi tagihan yang masuk," jelas Purbaya, menggambarkan fungsi bendahara negara yang cenderung reaktif terhadap permintaan pembayaran, bukan proaktif dalam alokasi dana operasional di lapangan. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa meskipun mekanisme pendanaan tersedia, implementasi di lapangan seringkali membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan yang melampaui prosedur standar.
Candaan Menkeu yang Menguak Realitas Lapangan
Momen "pencerahan" bagi Purbaya terjadi saat ia duduk bersebelahan dengan Maruli. Dengan nada bercanda, Purbaya menyinggung perihal tunggakan biaya pembangunan yang baru diketahuinya. "Selama ini kami berasumsi semua lancar via BNPB. Ternyata, saya baru tahu bahwa rekan di sebelah saya ini punya banyak utang," ujar Purbaya, yang disambut tawa renyah Jenderal Maruli dan peserta rapat lainnya.
Tak berhenti di situ, Purbaya melanjutkan dengan pertanyaan yang mengundang gelak tawa lebih lanjut: "Jika Bapak berutang untuk jembatan, apa jaminannya?" Maruli, dengan sigap dan singkat, menjawab, "Ya tentara, Pak," sebuah respons yang sontak memecah suasana tegang rapat dengan derai tawa. Jawaban Maruli ini, meskipun jenaka, secara simbolis menunjukkan komitmen penuh TNI AD dalam setiap tugas negara, bahkan jika itu berarti harus menanggung beban finansial sementara demi kepentingan rakyat.
Sinergi dan Efisiensi Pendanaan Bencana
Insiden ringan ini, meski diselimuti canda, secara implisit menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih erat dan transparansi dalam alur pendanaan proyek-proyek vital pasca bencana. Efisiensi birokrasi dan kecepatan respons adalah kunci, terutama dalam situasi darurat di mana setiap detik sangat berharga. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka anggaran dan prosedur, terdapat realitas lapangan yang dinamis dan kebutuhan mendesak untuk sinergi antar lembaga.
Kementerian Keuangan, TNI Angkatan Darat, dan BNPB diharapkan terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal demi pemulihan masyarakat. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk menyempurnakan mekanisme pendanaan darurat agar tidak ada lagi pihak yang harus "berutang" demi kecepatan penanganan bencana, melainkan didukung penuh oleh sistem yang responsif dan terintegrasi. Artikel ini pertama kali diterbitkan di porosinformasi.co.id.
