Misteri Impor Minyak Pertamina Terkuak: Ahok Buka Suara!
Poros Informasi – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, akhirnya memberikan penjelasan krusial terkait peningkatan kuota impor minyak mentah yang dilakukan oleh perusahaan energi pelat merah tersebut. Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Selasa, 27 Januari 2026, Ahok menegaskan bahwa kebijakan impor ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan sebuah keharusan operasional yang didasari oleh kondisi teknis kilang Pertamina yang spesifik.
Ahok hadir sebagai saksi dalam persidangan yang melibatkan sejumlah terdakwa, termasuk Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo. Penjelasannya memberikan perspektif baru mengenai kompleksitas pengelolaan pasokan energi di tengah keterbatasan infrastruktur pengolahan dalam negeri.
Latar Belakang Peningkatan Impor Minyak Mentah
Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Ahok secara lugas menyatakan bahwa peningkatan kuota impor minyak mentah memang terjadi dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun, ia menekankan bahwa akar permasalahannya terletak pada ketidakmampuan kilang-kilang Pertamina untuk menyerap seluruh jenis minyak mentah yang diproduksi secara domestik.
"Bukan penyimpangan impor loh Pak. Kita (memang) melihat ada peningkatan kuota minyak mentah Pak," ujar Ahok, menjelaskan bahwa kendala utama adalah perbedaan karakteristik dan kualitas minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri dengan spesifikasi yang bisa diolah oleh fasilitas kilang Pertamina yang ada. Artinya, tidak semua minyak mentah lokal dapat langsung diproses tanpa penyesuaian teknis yang signifikan atau bahkan tidak bisa diolah sama sekali oleh kilang tertentu.
Penyelidikan Internal dan Temuan Dewan Komisaris
Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris Pertamina di bawah kepemimpinan Ahok, tidak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Mereka sempat memanggil jajaran Direksi untuk meminta penjelasan mendalam. Kecurigaan awal memang sempat muncul, terutama ketika di satu sisi terdapat minyak mentah domestik yang diekspor, namun di sisi lain Pertamina justru gencar melakukan impor.
"Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan? Makanya di situ kita panggil Direksi," kata Ahok, menirukan alur pemikiran Dewan Komisaris saat itu. Namun, setelah mendapatkan pemaparan teknis yang komprehensif dari Direksi, Dewan Komisaris akhirnya memahami bahwa tidak semua minyak mentah memiliki kualitas dan karakteristik yang sama, sehingga tidak semua dapat diterima dan diolah oleh setiap kilang Pertamina.
Standar Kualitas dan Efisiensi Kilang Pertamina
Pemahaman akan kompleksitas teknis ini kemudian mendorong Dewan Komisaris untuk menetapkan sebuah aturan baru yang lebih adaptif. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada kilang untuk menolak minyak mentah yang tidak memenuhi standar atau spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk proses pengolahan.
"Setelah tahu teknis, kami paham (bahwa) tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa diterima oleh kilang," jelas Ahok. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan impor, meskipun terkadang mendadak dan berpotensi mendapatkan harga yang lebih tinggi, bukanlah sebuah kesalahan Direksi. Hal ini terbukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan impor tersebut. Bahkan, Pertamina dilaporkan masih mencatatkan keuntungan dari operasionalnya.
Implikasi Kebijakan dan Transparansi
Penjelasan Ahok ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspek teknis dan operasional dalam industri energi. Kebijakan impor minyak mentah oleh Pertamina, menurut Ahok, merupakan langkah pragmatis untuk menjaga keberlangsungan operasional kilang dan memastikan pasokan energi, di tengah keterbatasan kemampuan pengolahan minyak mentah domestik yang beragam kualitasnya. Transparansi dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan ini menjadi kunci untuk menepis spekulasi dan membangun kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan pelat merah tersebut.
