Poros Informasi – Gelombang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 telah dimulai, membawa angin segar bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI/Polri, serta pekerja di sektor swasta. Pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp55 triliun, meningkat sekitar 10% dari tahun sebelumnya, untuk memastikan kelancaran distribusi THR bagi abdi negara. Sementara itu, sektor swasta juga diwajibkan untuk menunaikan kewajiban THR secara penuh. Namun, di balik kabar gembira ini, terdapat perbedaan signifikan yang patut dicermati, terutama terkait perlakuan pajak antara THR PNS dan pekerja swasta.
Pencairan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan telah berlangsung secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri. Di sisi lain, pekerja swasta juga akan segera merasakan manfaat THR, dengan batas waktu pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Perbedaan mendasar terletak pada skema Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan, di mana THR PNS bebas pajak karena ditanggung negara, sementara THR pekerja swasta tetap dikenakan potongan pajak.
Dinamika Pencairan THR 2026: Perbedaan Perlakuan Pajak yang Signifikan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merinci alokasi dan mekanisme pencairan THR 2026, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan aparatur negara dan stimulasi ekonomi nasional. Namun, detail pengenaan pajak menjadi sorotan utama yang membedakan dua kelompok penerima THR terbesar ini.
THR Aparatur Negara: Stimulus Ekonomi Tanpa Beban Pajak Langsung
Sejak 26 Februari 2026, pencairan THR bagi ASN Pusat, TNI/Polri, serta pensiunan telah berlangsung secara bertahap. Total 2,4 juta ASN Pusat/TNI/Polri menerima alokasi Rp22,2 triliun dari APBN, disusul 4,3 juta ASN Daerah dengan Rp20,2 triliun dari APBD, dan 3,8 juta pensiunan yang mendapatkan Rp12,7 triliun dari APBN. Keistimewaan THR bagi kelompok ini adalah komponennya dibayarkan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Yang lebih penting, beban Pajak Penghasilan (PPh) atas THR ini ditanggung oleh negara, menjadikannya bebas potongan bagi penerima.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemberian THR ini merupakan kebijakan yang berbeda dengan Gaji ke-13. "Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13," ujar Airlangga pada 3 Maret 2026. Gaji ke-13 sendiri dijadwalkan akan cair pada bulan Juni 2026. Penerima THR ini mencakup spektrum luas, mulai dari PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.
Kewajiban THR Sektor Swasta: Dorongan Konsumsi dengan Implikasi Pajak
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pencairan THR di sektor swasta. Ketentuan yang berlaku menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh, tanpa boleh dicicil, dengan batas waktu paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, besaran THR adalah satu bulan upah penuh. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan menerima THR secara proporsional sesuai masa kerjanya, dengan nominal yang disesuaikan dengan tingkat upah di masing-masing perusahaan.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah yang tercatat, dengan estimasi total THR yang akan disalurkan mencapai Rp124 triliun. Angka ini diharapkan mampu menjadi stimulus signifikan bagi konsumsi nasional, menggerakkan roda perekonomian. Namun, berbeda dengan ASN, THR yang diterima oleh pekerja swasta ini akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku, yang berarti ada potongan langsung dari nominal yang diterima.
Kebijakan pencairan THR ini, baik bagi aparatur negara maupun pekerja swasta, merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global. Dengan total triliunan rupiah yang beredar, diharapkan terjadi peningkatan transaksi dan konsumsi yang signifikan, memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha.
