Poros Informasi – Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru-baru ini merilis data yang menunjukkan geliat luar biasa dalam kepatuhan perpajakan dan adopsi sistem baru. Hingga 15 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, tercatat lebih dari 8,1 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 telah masuk, bersamaan dengan lonjakan aktivasi akun pada sistem administrasi perpajakan modern, Coretax DJP, yang kini menembus angka 16,3 juta pengguna. Ini menandakan momentum penting menjelang batas akhir pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di penghujung Maret ini.
Lonjakan Kepatuhan di Tengah Modernisasi Perpajakan
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa tren pelaporan menunjukkan pergerakan positif yang konsisten. "Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 15 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 8.125.023 SPT," ujar Inge dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026), seperti dikutip Poros Informasi. Angka ini mencerminkan kesadaran dan disiplin wajib pajak yang semakin meningkat, didorong oleh kemudahan akses dan sosialisasi yang masif.
Dominasi pelaporan SPT masih dipegang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dari total lebih dari delapan juta SPT yang masuk, sebanyak 7.200.487 berasal dari WP OP Karyawan, menjadikannya tulang punggung kepatuhan. Sementara itu, WP OP Non-Karyawan juga berkontribusi signifikan dengan 754.990 SPT. Untuk kategori Wajib Pajak Badan, tercatat 167.988 SPT dalam mata uang Rupiah dan 134 SPT dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) untuk tahun buku reguler (Januari-Desember). Selain itu, untuk periode pelaporan yang dimulai sejak 1 Agustus 2025, terdapat 1.403 SPT Badan (Rupiah) dan 21 SPT Badan (USD) dari Wajib Pajak dengan tahun buku berbeda.
Transformasi Digital: Coretax DJP Jadi Magnet Wajib Pajak
Seiring dengan masifnya pelaporan SPT, proses migrasi Wajib Pajak ke sistem administrasi perpajakan yang baru, Coretax DJP, juga mencatat pertumbuhan yang impresif. Inge mengungkapkan bahwa total aktivasi akun pada platform ini telah mencapai 16,3 juta pengguna. Angka ini menunjukkan antusiasme wajib pajak dalam beradaptasi dengan inovasi digital yang digulirkan DJP untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi proses perpajakan.
Coretax DJP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi administrasi perpajakan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, transparansi, dan akurasi data yang lebih baik. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih terintegrasi dan efisien, mengurangi birokrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan. Ini adalah langkah strategis menuju ekosistem perpajakan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman, sejalan dengan tren digitalisasi global.
Implikasi Ekonomi dan Harapan ke Depan
Lonjakan angka kepatuhan dan adopsi sistem digital ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan positif bagi fundamental ekonomi nasional. Peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan yang lebih baik akan memperkuat kapasitas fiskal negara, mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program-program strategis lainnya. Ini menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang semakin transparan dan efisien.
Mengingat batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi yang semakin dekat, DJP terus mengimbau wajib pajak untuk segera menunaikan kewajibannya. Dengan dukungan sistem Coretax yang semakin banyak diakses, diharapkan proses pelaporan dapat berjalan lancar dan target penerimaan pajak dapat tercapai optimal, demi keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia.
