Poros Informasi – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mematangkan strategi efisiensi anggaran secara masif di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L). Langkah konsolidasi fiskal ini krusial untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan defisit terkendali, khususnya menjelang rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (19/3/2026).
Purbaya mengungkapkan terdapat kendala signifikan dalam mendorong inisiatif penghematan mandiri dari K/L. Alih-alih memangkas, beberapa instansi justru cenderung mengajukan penambahan usulan anggaran. "Mungkin, karena ada keputusan efisiensi, sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi," ujarnya kepada awak media di Istana Negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat kemungkinan besar akan mengambil alih kendali melalui intervensi langsung.
Strategi Pengetatan Anggaran: Mengapa dan Bagaimana?
Tantangan Implementasi dan Intervensi Pusat
Menkeu Purbaya menyoroti fenomena di mana permintaan untuk efisiensi justru direspons dengan peningkatan usulan anggaran. "Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah," jelasnya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan tidak akan lagi menunggu inisiatif dari K/L. Sebaliknya, Kemenkeu akan secara proaktif menetapkan plafon pemotongan yang wajib diimplementasikan oleh masing-masing instansi. "Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka," tegas Purbaya, menandakan pendekatan yang lebih tegas dalam pengelolaan fiskal.
Fokus Belanja Non-Produktif dan Dampak Ekonomi
Prioritas efisiensi akan menyasar pos-pos belanja yang dinilai kurang mendesak atau memiliki kontribusi minimal terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya mencontohkan, "Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih." Penekanan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis ke sektor-sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi, demi efektivitas belanja negara.
Sinyal Keras untuk Disiplin Fiskal Pejabat
Di tengah upaya pengetatan anggaran K/L, wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, juga mendapat respons positif dari Menkeu. "Saya setuju, itu langkah yang sangat baik. Gaji mereka memang sudah terlalu besar. Pemotongan gaji adalah ide yang bagus," tandas Purbaya, memberikan sinyal kuat tentang perlunya disiplin fiskal menyeluruh, mulai dari level tertinggi pemerintahan. Jika terealisasi, langkah ini tidak hanya berpotensi menghemat pengeluaran negara, tetapi juga mengirimkan pesan moral yang kuat mengenai prioritas penghematan dan keadilan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa. Ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara.
