Poros Informasi – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru-baru ini merilis data mengejutkan mengenai capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga batas akhir 31 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, lebih dari 10,5 juta SPT telah berhasil disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia, menunjukkan indikator positif terhadap peningkatan kepatuhan fiskal. Tak hanya itu, upaya reformasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui akun Coretax juga mencatat angka fantastis, menembus 17,5 juta aktivasi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, memaparkan bahwa capaian ini merupakan cerminan dari kesadaran dan komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. "Untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT yang telah kami terima," ungkap Inge dalam keterangan resminya, Rabu (1/4/2026).
Kepatuhan Wajib Pajak Melampaui Target
Angka 10,5 juta SPT yang masuk hingga batas waktu pelaporan ini merupakan pencapaian signifikan yang menyoroti efektivitas sosialisasi dan kemudahan akses pelaporan yang disediakan DJP. Mayoritas pelaporan SPT didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan, yang menyumbang kontribusi terbesar.
"Dari jumlah total SPT yang masuk, pelaporan didominasi oleh OP Karyawan sebanyak 9.214.182 SPT. Sementara itu, OP Non Karyawan juga menunjukkan partisipasi yang kuat dengan 1.100.876 SPT," jelas Inge. Dominasi OP Karyawan ini mengindikasikan bahwa segmen pekerja formal memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, didukung oleh sistem pemotongan pajak yang terintegrasi.
Kontribusi Sektor Badan dan Tantangan Berbeda Tahun Buku
Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, sektor Badan juga turut berkontribusi dalam pelaporan SPT Tahunan. Data menunjukkan bahwa kepatuhan dari entitas bisnis juga terjaga, meskipun dengan kompleksitas yang berbeda, terutama bagi mereka yang memiliki tahun buku tidak sama dengan kalender.
Rincian pelaporan dari Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:
- Tahun Buku Januari – Desember:
- Badan (Mata uang Rupiah): 213.492 SPT
- Badan (Mata uang USD): 159 SPT
- Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025):
- Badan (Mata uang Rupiah): 1.912 SPT
- Badan (Mata uang USD): 30 SPT
Data ini mencerminkan keragaman basis wajib pajak dan tantangan administrasi yang berbeda, di mana DJP harus mengakomodasi berbagai skema tahun buku untuk memastikan semua entitas bisnis dapat memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu.
Revolusi Digital Administrasi Pajak: Era Coretax DJP
Sejalan dengan reformasi perpajakan yang terus digalakkan, DJP juga mencatatkan kemajuan luar biasa dalam digitalisasi administrasi melalui sistem Coretax. Inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perpajakan, serta meningkatkan transparansi. Hingga akhir Maret 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax telah mencapai angka yang impresif.
"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.551.174," tambah Inge. Angka ini mencakup spektrum wajib pajak yang luas, mulai dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, hingga pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aktivasi Coretax ini merupakan langkah fundamental dalam mentransformasi lanskap administrasi perpajakan Indonesia menuju era digital yang lebih efisien dan terintegrasi.
Capaian pelaporan SPT yang menembus 10,5 juta dan aktivasi akun Coretax yang melampaui 17,5 juta ini tidak hanya merefleksikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga efektivitas strategi DJP dalam mendorong modernisasi dan digitalisasi layanan. Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang terhubung melalui platform digital, diharapkan proses perpajakan akan menjadi lebih mudah, transparan, dan pada akhirnya, berkontribusi secara signifikan terhadap optimalisasi penerimaan negara untuk pembangunan berkelanjutan.
