Poros Informasi – Kabar gembira bagi jutaan rumah tangga di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap kedua akan dimulai pada April 2026. Penyaluran ini ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru negeri, sebuah langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen pemerintah dalam program ini. "Kita salurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," ujarnya, menekankan skala besar dan cakupan luas dari inisiatif ini.
Strategi Penyaluran Bansos Tahap 2
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah merancang strategi penyaluran bansos yang komprehensif untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mudah diakses oleh KPM. Fleksibilitas menjadi kunci utama dalam mekanisme distribusi kali ini.
Dua Jalur Utama Distribusi
Penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui dua skema utama. Pertama, dana akan langsung ditransfer ke rekening para penerima melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini memfasilitasi KPM yang telah memiliki akses perbankan untuk menerima bantuan secara efisien dan aman.
Kedua, bagi KPM yang belum memiliki akses perbankan atau menghadapi kendala geografis, penyaluran akan difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Skema ini menawarkan fleksibilitas tinggi. KPM dapat mengambil dana bantuan di kantor-kantor pos terdekat atau di titik-titik komunitas yang telah ditentukan, seperti kantor kecamatan, kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati bersama. Bahkan, untuk KPM dengan kondisi khusus seperti lansia atau penyandang disabilitas, PT Pos menyediakan layanan pengantaran langsung ke rumah, memastikan tidak ada penerima yang terlewat.
Jaminan Dana Utuh Tanpa Potongan
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh pemerintah adalah jaminan bahwa dana bansos PKH dan BPNT akan diterima secara utuh oleh KPM, tanpa adanya potongan apapun. Gus Ipul secara tegas menyatakan bahwa bantuan sosial ini tidak termasuk objek pajak penghasilan. "Bansos termasuk PKH dan BPNT tidak dikenakan pajak karena merupakan bantuan sosial," jelasnya, menegaskan status bantuan ini sebagai dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sebagai penghasilan kena pajak.
Dengan skema penyaluran yang terencana dan jaminan dana utuh, diharapkan program bansos PKH dan BPNT tahap kedua ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
