Poros Informasi – Ratusan buruh pabrik rokok di wilayah Pekalongan kembali merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp600.000 per individu telah dicairkan, memberikan suntikan likuiditas yang krusial bagi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Penyaluran ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung industri hasil tembakau (IHT).
Mengapa BLT Ini Penting?
Program BLT DBHCHT ini bukan sekadar bantuan biasa, melainkan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya bagi komunitas yang bergantung pada ekosistem industri hasil tembakau (IHT). Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di kalangan pekerja, memastikan mereka memiliki daya beli yang memadai di tengah tantangan ekonomi.
Penyaluran BLT ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024. Regulasi tersebut secara spesifik mengalokasikan DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial, termasuk pemberian bantuan langsung kepada para buruh pabrik. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman pemerintah akan pentingnya peran buruh dalam menjaga roda perekonomian lokal tetap berputar, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka.
Detail Penyaluran dan Penerima Manfaat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini, sebanyak 500 buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan menjadi penerima BLT DBHCHT. "Masing-masing mendapatkan Rp300.000 per bulan untuk periode Mei dan Juni, sehingga totalnya Rp600.000," ungkap Sugiyo, seperti dikutip porosinformasi.co.id pada Rabu (8/7/2026).
Sugiyo menambahkan, dukungan tidak hanya datang dari pemerintah kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga turut berkontribusi dengan menyalurkan bantuan serupa kepada 922 buruh pabrik rokok di perusahaan yang sama, dengan besaran nilai yang identik. Kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung kesejahteraan buruh di sektor industri tembakau.
Penyesuaian Kebijakan dan Efisiensi Anggaran
Namun, terdapat penyesuaian dalam skema pemberian bantuan tahun ini dibandingkan periode sebelumnya. Sugiyo memaparkan, "Perlu kami sampaikan, ada perbedaan penerimaan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya BLT diberikan dengan perhitungan empat bulan, tahun ini perhitungannya menjadi dua bulan."
Perubahan ini, lanjutnya, disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun ada penyesuaian durasi, pemerintah tetap berupaya memastikan bantuan esensial ini sampai kepada para penerima manfaat, menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
