Poros Informasi – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini menghadapi tantangan serius menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sejumlah perusahaan industri diketahui menolak berpartisipasi dalam pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) ini, memicu respons tegas dari Kemenperin yang telah mengantongi daftar entitas non-kooperatif tersebut. Langkah ini menjadi dasar bagi Kemenperin untuk melakukan pembinaan intensif, bahkan berpotensi tindakan lebih lanjut, demi memastikan akurasi data ekonomi nasional.
Ancaman Ketidakpatuhan dan Dampaknya pada Data Nasional
Penolakan dari sektor industri terhadap Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar masalah administratif, melainkan mencerminkan potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kemenperin memandang hal ini sebagai isu krusial yang dapat mengganggu validitas data makroekonomi, yang esensial bagi perumusan kebijakan industri yang tepat sasaran.
Daftar Perusahaan Non-Kooperatif dalam Genggaman Kemenperin
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, pada Kamis (23/7/2026) lalu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima data lengkap mengenai perusahaan yang menolak pendataan sensus. "Kami menilai sikap penolakan ini menunjukkan ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap regulasi yang berlaku," tegas Febri. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta berbagai peraturan pendukung lainnya yang mewajibkan partisipasi aktif pelaku usaha dalam pengumpulan data statistik.
Febri menekankan bahwa data yang komprehensif dan akurat adalah tulang punggung bagi perencanaan pembangunan ekonomi. Tanpa partisipasi penuh dari seluruh sektor industri, pemerintah akan kesulitan memetakan potensi, tantangan, serta arah pertumbuhan sektor industri secara akurat. Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas program insentif, regulasi, dan dukungan yang diberikan kepada industri.
Strategi Kemenperin: Dari Pembinaan Hingga Sanksi?
Menanggapi temuan ini, Menteri Perindustrian tidak tinggal diam. Kemenperin berkomitmen untuk memastikan setiap pelaku industri memahami perannya dalam ekosistem ekonomi nasional dan mematuhi kewajiban statistik demi kepentingan bersama.
Langkah Pembinaan Kemenperin Terhadap Industri yang Menolak
Instruksi telah dikeluarkan kepada seluruh unit pembina industri di lingkungan Kemenperin untuk segera melakukan pembinaan intensif kepada perusahaan-perusahaan yang menolak berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Pembinaan ini diharapkan dapat mengubah sikap perusahaan yang enggan bekerja sama, dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi mereka terhadap data ekonomi nasional.
Proses pembinaan bisa meliputi dialog persuasif, edukasi mendalam mengenai manfaat sensus bagi industri itu sendiri (misalnya, untuk analisis pasar dan perencanaan strategis), hingga peringatan resmi. Kemenperin tidak menutup kemungkinan adanya langkah-langkah lebih tegas jika pembinaan tidak membuahkan hasil, mengingat pentingnya data ini untuk keberlanjutan dan akselerasi pertumbuhan industri nasional. Akurasi data menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar global.
