Poros Informasi – 07 Agustus 2026 | WASHINGTON D.C. – Peluang CLARITY Act untuk disahkan pada tahun 2026 semakin menipis seiring dengan penundaan kembali pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur struktur pasar aset kripto di Senat Amerika Serikat. Tim Research Tokocrypto menilai perubahan sentimen pasar ini dipicu oleh ketidakpastian mengenai langkah Pemimpin Mayoritas Senat John Thune untuk mengajukan cloture, sebuah langkah prosedural untuk membawa RUU tersebut ke tahap pemungutan suara. Kondisi ini menimbulkan keraguan di pasar apakah Senat masih memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proses legislasi sebelum masa reses yang dijadwalkan pada bulan Agustus.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Senat akan berupaya menggelar pemungutan suara awal sebelum pekan berakhir. Namun, berbagai laporan mengindikasikan bahwa agenda Senat yang padat, termasuk pembahasan prioritas legislatif lainnya dan isu-isu prosedural, kembali menghambat CLARITY Act. Penundaan ini secara langsung memengaruhi ekspektasi pasar, terlihat dari pergerakan pasar prediksi seperti Kalshi. Platform ini dilaporkan tidak lagi memperkirakan CLARITY Act akan disahkan pada tahun 2026, terutama dengan semakin dekatnya tenggat waktu 7 Agustus.
Kontrak prediksi yang tadinya memperkirakan RUU ini berlaku sebelum 1 Juli 2027 mengalami penurunan 8 poin persentase menjadi 41% dalam sehari. Sementara itu, peluang CLARITY Act berlaku sebelum 1 Oktober 2027 kini berada di kisaran 58%. Menariknya, peluang RUU ini menjadi undang-undang sebelum 1 Januari 2028 justru meningkat menjadi 65%. Pergeseran ekspektasi ini menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai mengalihkan pandangan mereka dari target 2026 ke periode 2027 atau bahkan 2028. Volume perdagangan pada pasar prediksi terkait isu ini pun telah menembus lebih dari US$5,42 juta, mengindikasikan investor dan trader secara aktif menilai ulang prospek legislasi aset digital di Amerika Serikat.
Hambatan Politik yang Kompleks
Penundaan terbaru ini terjadi di tengah kesibukan Senat yang luar biasa. Selain CLARITY Act, Senat juga tengah menghadapi pembahasan continuing resolution untuk memastikan operasional pemerintah tetap berjalan lancar. Sejumlah isu lain juga menjadi batu sandungan signifikan, termasuk ketentuan etika dan pembahasan Blockchain Regulatory Certainty Act. Isu etika, khususnya, menjadi titik negosiasi krusial karena menyangkut batasan bagi pejabat publik dan keterlibatan mereka dalam proyek aset digital. Laporan sebelumnya menyebutkan perdebatan mengenai klausul yang melarang pejabat senior pemerintah, termasuk presiden, untuk mendukung proyek kripto menjadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi bipartisan.
Untuk dapat maju, CLARITY Act memerlukan dukungan minimal 60 suara di Senat. Mengingat Partai Republik saat ini memegang 53 kursi, dukungan dari sejumlah senator Demokrat tetap krusial agar RUU ini dapat melewati hambatan prosedural. Jika Senator Thune mengajukan cloture, jam prosedural Senat akan mulai berputar. Berdasarkan aturan Senat, diperlukan jeda satu hari sebelum pemungutan suara cloture pertama. Jika cloture disetujui, RUU tersebut kemudian dapat memasuki debat selama 30 jam sebelum pemungutan suara berikutnya. Dengan waktu yang semakin sempit sebelum reses, pasar kini secara realistis menilai peluang CLARITY Act untuk disahkan pada 2026 semakin menipis.
Implikasi bagi Pasar Kripto
Bagi pasar aset kripto, penundaan CLARITY Act berpotensi menambah ketidakpastian dalam jangka pendek. Regulasi ini dianggap sangat penting karena dapat memberikan kejelasan mengenai peran regulator, status berbagai jenis aset digital, serta aturan main bagi para pelaku industri. Tanpa kepastian yang datang dari Kongres, industri aset digital kemungkinan masih harus bergantung pada pendekatan regulasi yang diambil oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Meskipun kedua lembaga ini dapat memberikan kejelasan, prosesnya cenderung lebih lambat, lebih bersifat teknis, dan kurang memberikan sinyal positif dibandingkan undang-undang yang disahkan melalui proses politik.
Para investor akan secara cermat mencermati dampaknya terhadap aset-aset yang sangat sensitif terhadap regulasi, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, token bursa (exchange tokens), stablecoin, dan sektor aset yang ditokenisasi (tokenized assets). Jika pembahasan CLARITY Act kembali tertunda hingga setelah masa reses, pasar kripto berisiko kehilangan salah satu katalis regulasi terbesar yang diharapkan pada tahun 2026. Hal ini dapat mendorong para trader untuk kembali memfokuskan perhatian pada faktor-faktor lain seperti data inflasi AS, kebijakan Federal Reserve, arus masuk dana ETF kripto, dan sentimen makroekonomi global.
Meskipun demikian, penundaan ini tidak berarti bahwa upaya regulasi kripto di AS sepenuhnya terhenti. Senat masih memiliki kemungkinan untuk kembali membahas rancangan undang-undang ini pada periode sidang berikutnya, sementara regulator dapat mengambil langkah percepatan dalam proses pembuatan aturan mereka sendiri. Untuk saat ini, pasar cenderung menilai CLARITY Act tidak lagi menjadi katalis kuat untuk tahun 2026. Selama belum ada jadwal cloture yang jelas dan dukungan bipartisan yang memadai, prospek pengesahan rancangan undang-undang krusial ini kemungkinan besar akan tetap berada di bawah tekanan.
