Poros Informasi – Klaim pemerintah mengenai sifat ekspansif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 belakangan ini menjadi sorotan tajam di kalangan ekonom. Alih-alih mencerminkan dorongan agresif untuk akselerasi ekonomi, postur anggaran yang diusulkan justru dinilai kontradiktif, menampilkan sinyal pengetatan fiskal, lonjakan penarikan utang yang melampaui batas defisit, serta akumulasi beban kuasi-fiskal yang signifikan di luar pencatatan resmi neraca APBN.
M. Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menjadi salah satu suara kritis yang menyoroti anomali ini. Menurutnya, arah kebijakan fiskal untuk tahun anggaran mendatang gagal merepresentasikan karakteristik anggaran yang agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Klaim Ekspansif vs. Realitas Fiskal yang Mengetat
Analisis mendalam terhadap berbagai indikator utama APBN 2027 justru menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan belanja negara, yang diiringi dengan penyusutan defisit secara ketat. Hal ini bertolak belakang dengan narasi "ekspansif" yang digaungkan pemerintah.
"Meskipun pemerintah menyebutnya ekspansif, seluruh indikator postur RAPBN 2027 justru mengindikasikan pengetatan yang jelas," tegas Faisal dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026). Ia merinci, belanja negara diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 3,9 persen, defisit menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer direncanakan lebih rendah dari periode sebelumnya. Angka-angka ini, menurut Faisal, lebih mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati atau bahkan kontraktif, bukan ekspansif.
Lonjakan Utang dan Beban "Off-Budget" yang Mengkhawatirkan
Lebih lanjut, Faisal juga menyoroti bahwa "celah" fiskal terbesar yang berpotensi menimbulkan risiko justru berada di luar kerangka anggaran resmi, atau dikenal sebagai beban ‘off-budget’. Beban-beban ini, yang tidak tercatat secara langsung dalam neraca APBN, berpotensi menumpuk dan menjadi bom waktu bagi kesehatan fiskal negara.
Sumber beban "off-budget" ini meliputi:
- Penugasan subsidi energi: Beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi.
- Mandat investasi kepada Danantara dan lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan: Penugasan investasi yang seringkali memiliki implikasi keuangan jangka panjang.
- Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN (Himbara): Meskipun bertujuan menjaga likuiditas, penempatan ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan transparansi.
- Skema burden sharing bersama Bank Indonesia: Pembagian beban dalam kebijakan moneter yang bisa memiliki implikasi fiskal tidak langsung.
Penumpukan beban di luar anggaran ini, ditambah dengan lonjakan penarikan utang yang melampaui defisit yang ditetapkan, menciptakan gambaran yang kurang transparan mengenai kondisi keuangan negara yang sebenarnya.
Implikasi Jangka Panjang terhadap Stabilitas Ekonomi
Jika RAPBN 2027 benar-benar mengarah pada pengetatan fiskal yang terselubung dan penumpukan beban "off-budget", implikasinya terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang bisa sangat signifikan. Bagi pelaku usaha dan investor, sinyal ketidakpastian fiskal ini dapat mengurangi minat investasi dan menghambat ekspansi bisnis.
Pertumbuhan belanja negara yang melambat dapat menahan daya dorong ekonomi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada stimulus pemerintah. Sementara itu, beban utang yang terus meningkat, baik yang tercatat maupun yang "off-budget", akan membebani generasi mendatang dan membatasi ruang gerak fiskal pemerintah di masa depan untuk merespons krisis atau melakukan investasi strategis.
Penutup
Kritik terhadap RAPBN 2027 ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai klaim "ekspansif" mereka, sekaligus memaparkan secara jelas strategi mitigasi risiko dari lonjakan utang dan beban "off-budget" yang berpotensi mengancam stabilitas fiskal dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
