Poros Informasi – Kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (22/8/2026) lalu, telah memicu respons cepat dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara sigap mengumumkan rancangan skema bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif. Menariknya, dalam upaya pemulihan ini, Airlangga secara spesifik "mencolek" Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengisyaratkan adanya pembahasan mendalam terkait dukungan pendanaan yang tidak biasa dan bersifat khusus.
Skema Pemulihan Komprehensif: Lebih dari Sekadar Rekonstruksi Fisik
Airlangga menjelaskan bahwa skema yang tengah digodok tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan adat yang terdampak, tetapi juga mencakup dukungan pendanaan yang akan dimatangkan bersama kementerian teknis terkait. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memulihkan Desa Adat Sade secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi infrastruktur tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
"Ya nanti tentu akan dibahas untuk rekonstruksi," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Ekonomi, Jakarta, pada Senin (24/8/2026). Ia menambahkan, pembahasan mengenai insentif rekonstruksi akan menjadi agenda utama bersama Menteri Keuangan Purbaya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sinergi fiskal dan sektoral dalam menangani dampak bencana, memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat optimal dan tepat sasaran.
Solusi Unik untuk UMKM: Menolak KUR, Mencari Mekanisme Khusus
Salah satu poin krusial yang diungkap Airlangga adalah terkait stimulus bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengrajin lokal yang kehilangan mata pencarian akibat musibah ini. Desa Adat Sade dikenal sebagai pusat kerajinan tangan dan destinasi wisata budaya, sehingga dampak kebakaran terhadap sektor UMKM sangat signifikan.
Airlangga secara tegas menyatakan bahwa opsi bantuan yang disiapkan tidak akan berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kalau rehabilitasi kan bukan KUR. Rehabilitasi nanti kita carikan yang berbeda," jelasnya. Keputusan ini mengindikasikan adanya pertimbangan khusus terhadap karakteristik dan kebutuhan unik masyarakat Desa Adat Sade, yang mungkin memerlukan pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan skema kredit konvensional. Pemerintah tampaknya mencari formula bantuan yang lebih langsung dan tepat sasaran, yang mungkin berupa hibah atau pinjaman lunak dengan persyaratan yang disesuaikan, untuk memulihkan roda ekonomi lokal tanpa membebani masyarakat dengan kewajiban kredit.
Kolaborasi Lintas Kementerian: Sinergi untuk Kebangkitan Ekonomi Lokal
Langkah Menko Airlangga yang melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pembahasan detail skema bantuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bersinergi lintas kementerian. Pemulihan Desa Adat Sade bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan memerlukan koordinasi yang kuat untuk memastikan seluruh aspek, mulai dari infrastruktur hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat, dapat tertangani dengan baik.
Kebakaran ini tidak hanya merenggut bangunan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup para pengrajin dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Oleh karena itu, skema bantuan yang dirancang harus mampu menjadi katalisator kebangkitan ekonomi, menjaga warisan budaya, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat adat tetap terjaga. Sinergi antara kebijakan ekonomi makro dan implementasi di lapangan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Desa Adat Sade.
