Poros Informasi – Jakarta, Kebijakan strategis terkait status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan tajam di tengah dinamika ekonomi. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) secara tegas mengonfirmasi bahwa sejumlah Perusahaan Umum (Perum) vital, termasuk Perum Bulog, Damri, Peruri, Perumnas, hingga Perhutani, akan tetap mempertahankan status badan hukum mereka saat ini. Wacana yang sempat bergulir untuk mengubah status Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau Persero, kini dipastikan dihentikan untuk sementara waktu, menandai arah baru dalam pengelolaan entitas bisnis milik negara yang lebih berorientasi pada pelayanan publik.
Mengapa Status Perum Dipertahankan?
Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum BP BUMN, Muhammad Khoerur Roziqin, menjelaskan bahwa meskipun kajian mengenai potensi perubahan status tersebut pernah dilakukan, proses konversi bentuk hukum BUMN Perum menjadi perseroan belum pernah terealisasi. "Pernah ada kajian ke arah sana, tapi kebijakan pimpinan sampai dengan saat ini ya itu Perum tetap Perum, belum ada yang diproses untuk persero. Sampai saat ini ya, ke depannya seperti apa nanti perlu kajian lebih lanjut lagi," ujar Roziqin pada Kamis (17/9/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan status Perum bukanlah tanpa pertimbangan, melainkan hasil dari evaluasi mendalam di tingkat pimpinan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk mandat dan fungsi strategis masing-masing Perum.
Bukan Sekadar Laba, Misi Pelayanan Publik Diperkuat
Alih-alih mendorong perubahan status, BP BUMN justru kini fokus pada upaya transformasi Perum melalui penerapan prinsip-prinsip yang selaras dengan karakteristik unik perusahaan dan mandat pelayanan publiknya. Roziqin menegaskan bahwa orientasi Perum tidak lagi semata-mata mengejar keuntungan finansial sebesar-besarnya, sebagaimana layaknya korporasi bisnis pada umumnya.
"Jadi Perum tidak lagi diarahkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, enggak gitu, tapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dampak daripada sosial ekonomi untuk masyarakat, jadi yang lebih ditingkatkan," jelasnya. Ini menunjukkan pergeseran paradigma, di mana kepentingan publik dan dampak sosial-ekonomi menjadi barometer utama keberhasilan Perum. Perum diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyediakan barang dan jasa esensial, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pemerataan ekonomi di seluruh pelosok negeri.
Implikasi Kebijakan bagi Ekonomi Nasional
Keputusan untuk mempertahankan status Perum ini memiliki implikasi signifikan bagi lanskap ekonomi nasional. Bagi entitas seperti Bulog yang mengemban amanah ketahanan pangan, atau Perhutani yang menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam, status Perum memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan fokus utama pada fungsi stabilisasi harga, distribusi yang merata, dan perlindungan lingkungan, bahkan jika itu berarti mengorbankan margin keuntungan yang tinggi. Ini adalah pilihan strategis negara untuk menempatkan kesejahteraan publik dan keberlanjutan sosial-ekonomi di atas dorongan murni profitabilitas.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan entitas bisnis. Dengan tidak mengubah Perum menjadi Persero, pemerintah memastikan bahwa sektor-sektor vital yang memiliki dimensi pelayanan publik kuat tetap berada di bawah kendali langsung negara, terlepas dari dinamika pasar. Hal ini diharapkan dapat memperkuat jaring pengaman sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat rentan, serta menjaga ketersediaan barang dan jasa esensial yang mungkin kurang menarik bagi sektor swasta murni. Ke depan, tantangan bagi BP BUMN adalah bagaimana memastikan transformasi Perum ini berjalan efektif, efisien, dan transparan, tanpa mengorbankan akuntabilitas keuangan dan tetap relevan dengan tuntutan pasar yang terus berkembang.
