Poros Informasi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menggebrak pasar modal Indonesia dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Beleid revolusioner ini menandai dimulainya era demutualisasi bursa efek domestik, membuka keran kepemilikan saham bursa yang sebelumnya eksklusif bagi Anggota Bursa, kini dapat diakses oleh publik dan badan hukum. Langkah ini diproyeksikan akan membawa angin segar bagi transparansi dan tata kelola pasar modal di Tanah Air.
Transformasi Fundamental Pasar Modal Indonesia
Penerbitan POJK ini bukan sekadar regulasi biasa, melainkan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dengan demikian, demutualisasi bukan lagi wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang akan mengubah lanskap kepemilikan dan operasional bursa efek secara fundamental. Konsep demutualisasi sendiri adalah perubahan status dari entitas yang dimiliki oleh anggotanya menjadi entitas yang dimiliki oleh pemegang saham, layaknya perusahaan publik pada umumnya.
Implikasi paling signifikan dari POJK 13/2026 adalah pelebaran spektrum kepemilikan. Kini, saham penyelenggara perdagangan efek tidak lagi menjadi domain tertutup. Baik perorangan maupun badan hukum Indonesia, terlepas dari status mereka sebagai Anggota Bursa atau bukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi bagian dari kepemilikan bursa. Ini adalah langkah maju dalam demokratisasi pasar modal, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen investor dan berpotensi meningkatkan kedalaman pasar.
Batasan dan Peluang Investasi Strategis
Meskipun pintu kepemilikan telah dibuka lebar, OJK tetap memberlakukan batasan yang cermat untuk menjaga stabilitas dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Ambang Batas Kepemilikan Awal
POJK 13/2026 secara tegas menetapkan bahwa setiap pihak, baik individu maupun korporasi, hanya diperkenankan menguasai saham bursa efek secara langsung maupun tidak langsung maksimal 5 persen dari total modal yang ditempatkan. Batasan ini dirancang untuk memastikan diversifikasi kepemilikan dan mencegah dominasi oleh satu entitas atau kelompok, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau distorsi pasar. Ini merupakan langkah preventif untuk menjaga independensi dan integritas bursa sebagai infrastruktur vital pasar keuangan.
Mekanisme Peningkatan Kepemilikan
Namun, OJK juga menyadari adanya kebutuhan untuk fleksibilitas, terutama bagi investor strategis yang mungkin ingin memiliki porsi lebih besar. Oleh karena itu, peluang penambahan kepemilikan melampaui ambang batas 5 persen tetap dimungkinkan. Syaratnya, pemegang saham wajib mengantongi izin tertulis dari OJK terlebih dahulu. Mekanisme ini memberikan ruang bagi institusi atau individu dengan kapasitas finansial dan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi lebih besar pada pengembangan bursa, tentunya dengan pengawasan ketat dari regulator. Hal ini membuka peluang bagi investor institusional besar atau entitas strategis untuk memainkan peran lebih aktif dalam pengembangan bursa, asalkan memenuhi kriteria dan persetujuan OJK.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan likuiditas dan nilai bursa efek itu sendiri, tetapi juga mendorong tata kelola yang lebih baik dan inovasi dalam layanan pasar modal. Dengan partisipasi publik yang lebih luas, masa depan bursa efek Indonesia tampak semakin cerah dan inklusif, menjanjikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan lebih merata.
