Poros Informasi – Sektor aset digital di Indonesia terus memberikan kontribusi nyata bagi kas negara. Berdasarkan data terbaru, akumulasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto di Indonesia telah menyentuh angka fantastis sebesar Rp2,15 triliun untuk periode 2022 hingga 31 Agustus 2026.
Angka jumbo ini merupakan gabungan dari dua komponen utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp1,27 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Namun, perlu dicatat bahwa angka ini merupakan akumulasi kumulatif selama beberapa tahun, bukan pendapatan dalam satu tahun berjalan saja.
Bedah Rincian Penerimaan Pajak Kripto
Jika kita membedah data per tahun, terlihat adanya tren fluktuasi yang menarik. Penerimaan pajak kripto tercatat sebesar Rp246,45 miliar pada 2022, kemudian Rp220,83 miliar pada 2023. Lonjakan signifikan mulai terlihat pada 2024 dengan perolehan Rp620,38 miliar, dan terus meningkat menjadi Rp796,73 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, untuk periode Januari hingga Agustus 2026, negara telah mengantongi Rp268,95 miliar.
Penting bagi para investor untuk memahami bahwa angka PPN sebesar Rp881,82 miliar tersebut merupakan bagian dari skema lama. Hal ini dikarenakan adanya transformasi regulasi yang mengubah wajah perpajakan aset digital di tanah air.
Transformasi Regulasi Melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025
Perubahan fundamental terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mulai efektif pada 1 Agustus 2025. Melalui aturan ini, pemerintah melakukan rekalibrasi terhadap perlakuan pajak aset kripto.
Salah satu poin krusial dalam "babak baru" pemajakan ini adalah penghapusan PPN atas penyerahan aset kripto. Hal ini dikarenakan aset kripto kini diperlakukan setara dengan surat berharga dalam konteks perpajakan. Meskipun PPN dihapus, kewajiban PPh tetap melekat pada penghasilan yang diperoleh penjual.
Perbandingan Tarif: Bursa Lokal vs Platform Global
Salah satu aspek yang paling disorot oleh para pelaku pasar adalah perbedaan tarif PPh final antara platform dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan aturan terbaru, terdapat disparitas tarif yang cukup mencolok:
- Platform Dalam Negeri (PAKD): Transaksi melalui penyelenggara perdagangan aset keuangan digital (PAKD) lokal dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% dari nilai transaksi.
- Platform Luar Negeri: Transaksi melalui platform global yang bukan merupakan PAKD dalam negeri dikenakan tarif PPh final yang lebih tinggi, yakni sebesar 1%.
Tim Research porosinformasi.co.id menilai bahwa perbedaan tarif ini merupakan strategi pemerintah untuk memberikan insentif bagi ekosistem bursa domestik. Dengan beban pajak yang lebih ringan, diharapkan para trader lebih terdorong untuk menggunakan platform lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat likuiditas dan daya saing industri kripto di dalam negeri.
Meskipun demikian, para pelaku industri terus menyuarakan aspirasi agar pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif PPh final menjadi 0,1% guna menjaga daya saing yang lebih kompetitif. Namun, hingga saat ini, angka 0,1% tersebut masih bersifat usulan dan belum menjadi regulasi resmi.
Bagi para investor, meskipun tarif pajak menjadi pertimbangan, faktor keamanan, likuiditas, dan kualitas layanan tetap menjadi variabel utama dalam memilih platform trading yang tepat.
DISCLAIMER: Investasi aset kripto memiliki risiko tinggi. Seluruh keputusan investasi yang Anda ambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi. Artikel ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu.
