Poros Informasi – Langit regulasi kripto di Amerika Serikat kembali diselimuti awan ketidakpastian. Rencana pemungutan suara untuk CLARITY Act, undang-undang krusial yang diharapkan membawa kejelasan bagi industri aset digital, resmi ditunda hingga September 2026. Penundaan ini, yang terjadi setelah dukungan prosedural dari fraksi Demokrat tak kunjung tercapai sebelum masa reses Agustus, sekali lagi menggeser target legislasi kripto paling vital di Negeri Paman Sam.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang struktur pasar kripto tersebut tidak akan dibawa ke pemungutan suara sebelum para anggota parlemen meninggalkan Washington untuk masa reses. Thune menegaskan bahwa CLARITY Act akan kembali masuk dalam daftar pembahasan saat para senator kembali bersidang pada September mendatang.
Analisis dari porosinformasi.co.id menyoroti bahwa keputusan ini membalikkan ekspektasi sebelumnya dari Ketua Komite Perbankan Senat, Tim Scott, yang sempat menargetkan pemungutan suara sebelum jeda Agustus. "Penundaan tersebut juga mempersempit ruang negosiasi karena agenda politik pada September diperkirakan semakin padat menjelang pemilu sela 2026," ujar tim peneliti porosinformasi.co.id.
Dukungan Demokrat Belum Cukup: Batu Sandungan Utama
Hambatan utama bagi CLARITY Act masih berakar pada kurangnya dukungan bipartisan. Untuk dapat melangkah maju di Senat, rancangan undang-undang ini membutuhkan setidaknya 60 suara guna melewati prosedur cloture dan mengatasi potensi filibuster. Dengan Partai Republik yang hanya menguasai 53 kursi, dukungan dari sejumlah senator Demokrat menjadi mutlak.
Namun, beberapa senator Demokrat sebelumnya menolak draf yang diajukan Partai Republik. Mereka menilai bahwa ketentuan terkait etika, perlindungan konsumen, pendanaan ilegal (illicit finance), konflik kepentingan, dan integritas pasar masih perlu diperkuat secara signifikan.
Isu Etika dan Konflik Kepentingan: Titik Sensitif Negosiasi
Isu etika menjadi salah satu titik paling sensitif dalam negosiasi. Fraksi Demokrat mendesak pembatasan yang lebih ketat terhadap kepentingan kripto para pejabat terpilih. Kekhawatiran terkait bisnis aset digital Presiden Donald Trump dan keluarganya, seperti yang dilaporkan oleh Barron’s, menjadi salah satu faktor kunci yang membuat dukungan Demokrat belum solid.
Selain itu, Demokrat juga dilaporkan belum menyetujui "time agreement" yang dapat mempercepat sisa agenda Senat sebelum reses. Akibatnya, semakin sulit bagi CLARITY Act untuk masuk ke jadwal lantai Senat sebelum jeda Agustus, menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi.
CLARITY Act: Bukan RUU Baru, Tapi Jalan Berliku
Meskipun tertunda, CLARITY Act bukanlah rancangan undang-undang yang masih berada di tahap awal. Komite Perbankan Senat telah memajukan rancangan tersebut pada Mei 2026 dengan dukungan bipartisan di tingkat komite. Sebelumnya, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott bersama Senator Cynthia Lummis dan Thom Tillis merilis teks market structure bill sebagai dasar pembahasan komite.
CLARITY Act dirancang untuk membangun kerangka federal yang komprehensif bagi struktur pasar aset digital di AS. Rancangan tersebut akan membagi tanggung jawab pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), memberikan kejelasan yurisdiksi yang telah lama dinanti.
RUU ini juga mencakup sejumlah isu penting seperti imbal hasil stablecoin, anti-pencucian uang (AML), keuangan terdesentralisasi (DeFi), sekuritas tokenisasi, dan perlindungan pengembang. Karena cakupannya yang luas, CLARITY Act dipandang sebagai salah satu proposal paling maju untuk memberi kepastian hukum bagi industri kripto AS. Namun, luasnya cakupan tersebut juga yang membuat proses negosiasi lebih rumit, memunculkan perbedaan pandangan antara Demokrat dan Republik di beberapa area kunci.
September: Jendela Peluang Terakhir atau Awal Drama Baru?
Penundaan hingga September tidak berarti CLARITY Act gagal total. Thune menyatakan Partai Republik tetap berniat membawa RUU tersebut kembali saat Senat kembali bersidang. Namun, jendela politik pada September akan jauh lebih sempit dan penuh tantangan.
Agenda Senat setelah reses diperkirakan dipenuhi pembahasan anggaran, isu pemerintahan, serta dinamika politik menjelang pemilu sela. Kondisi ini dapat membuat CLARITY Act harus bersaing sengit dengan prioritas legislatif lain yang tak kalah penting.
Selain itu, sekalipun Senat berhasil meloloskan versi terbaru CLARITY Act, prosesnya belum selesai. Karena teks Senat telah mengalami perubahan dari versi yang disahkan DPR, kedua kamar Kongres masih perlu menyelaraskan perbedaan sebelum rancangan final dapat dikirim ke Presiden Trump. Artinya, masih dibutuhkan waktu untuk debat lantai, rekonsiliasi, dan pemungutan suara tambahan. Semakin dekat ke periode pemilu, semakin besar risiko pembahasan regulasi kripto terseret ke agenda politik yang lebih luas.
Implikasi ke Pasar Kripto: Ketidakpastian Berlanjut
Bagi pasar kripto, penundaan CLARITY Act membuat ketidakpastian regulasi AS bertahan lebih lama. RUU ini sebelumnya dipandang sebagai salah satu katalis penting karena dapat memberikan kejelasan terkait status aset digital, aturan exchange, peran SEC dan CFTC, serta perlindungan bagi pelaku industri.
Tanpa kepastian dari Kongres, industri kripto kemungkinan masih harus bergantung pada rule-making langsung dari regulator. Jalur tersebut tetap dapat memberi kejelasan, tetapi biasanya lebih lambat dan kurang memberi sinyal positif dibanding undang-undang yang disahkan secara bipartisan.
Penundaan ini juga dapat memengaruhi sentimen terhadap aset yang sensitif terhadap regulasi, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, stablecoin, token exchange, dan sektor aset tokenisasi. Investor kemungkinan akan kembali mencermati apakah negosiasi September mampu menghasilkan kompromi yang cukup kuat untuk melewati ambang 60 suara di Senat.
Untuk saat ini, CLARITY Act masih menjadi proposal struktur pasar kripto paling maju di Kongres AS. Namun, momentum Agustus telah hilang. September kini menjadi ujian berikutnya untuk melihat apakah dukungan tingkat komite dapat berubah menjadi dukungan penuh di lantai Senat. Jika negosiasi kembali tertunda, pasar dapat semakin menilai bahwa kepastian regulasi kripto AS baru akan bergerak lebih jauh pada 2027. Sebaliknya, jika Senat mampu menyepakati draf kompromi pada September, CLARITY Act masih berpeluang menjadi katalis penting bagi industri aset digital di Amerika Serikat.
DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset, dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.
porosinformasi.co.id berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
