Poros Informasi – Jakarta – Panggung politik dan ekonomi nasional akan kembali tertuju pada Gedung Nusantara, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan Pidato Kenegaraan sekaligus Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Di tengah antisipasi publik, sorotan tajam mengarah pada kondisi kelompok masyarakat kelas menengah, yang dinilai semakin tertekan dan membutuhkan intervensi kebijakan yang strategis.
Prioritas Mendesak: Menyelamatkan Daya Beli Kelas Menengah
Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia secara tegas menyuarakan pentingnya menjadikan penyelamatan kelas menengah sebagai agenda utama dalam penyusunan RAPBN 2027. Menurut CORE, kelompok masyarakat ini terus mengalami degradasi ekonomi, sebuah fenomena yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, menyoroti bahwa merosotnya daya beli kelas menengah merupakan isu fundamental yang belum tertangani secara komprehensif.
"Permasalahan ekonomi yang krusial dan belum teratasi secara optimal saat ini adalah penurunan kelas menengah. Oleh karena itu, alokasi belanja APBN harus difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor-sektor yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan serta kesempatan kerja bagi kelompok menengah," jelas Faisal, seperti dikutip oleh porosinformasi.co.id pada Jumat (14/8/2026). Ia menekankan urgensi intervensi belanja negara yang lebih terarah dan efektif guna memutar kembali roda perekonomian nasional secara merata.
Keseimbangan Fiskal dan Tantangan Utang Negara
Di samping fokus pada kelas menengah, Faisal juga mengingatkan pemerintah akan krusialnya menjaga ketahanan fiskal negara. RAPBN 2027, menurutnya, harus dirancang dengan cermat agar defisit anggaran tetap terkendali, idealnya di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peringatan ini bukan tanpa alasan. Postur utang Indonesia saat ini telah mencapai level yang cukup besar, sebagian besar merupakan warisan dari pembiayaan darurat selama penanganan pandemi Covid-19. Konsekuensinya, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang telah membengkak secara signifikan, menuntut pemerintah untuk mengelola setiap rupiah anggaran dengan lebih inovatif, efisien, dan berhati-hati.
Strategi Efisiensi dan Insentif Non-Belanja Langsung
Untuk mencapai efisiensi anggaran, Faisal secara tegas mewanti-wanti agar pemerintah menghindari segala bentuk kebocoran dan memangkas pos-pos belanja yang tidak esensial atau yang cenderung memberikan manfaat bias kepada kelompok tertentu, bukan kepada masyarakat luas, terutama kelas bawah. Sebagai strategi stimulasi ekonomi, CORE Indonesia menyarankan pemerintah untuk merancang skema insentif yang lebih bersahabat bagi sektor usaha strategis. Instrumen non-belanja langsung (non-direct spending) dinilai jauh lebih efektif karena tidak menambah beban langsung pada pos pengeluaran negara.
"Prioritaskan insentif non-belanja langsung untuk sektor-sektor kunci, bisa berupa potongan pajak, pengurangan tarif impor, atau bentuk subsidi yang terarah," pungkas Faisal, memberikan panduan konkret bagi perumusan kebijakan fiskal mendatang. Pertimbangan-pertimbangan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Presiden Prabowo dalam memaparkan visi ekonomi Indonesia ke depan melalui RAPBN 2027, demi mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
