Poros Informasi – Gejolak harga beras di pasar domestik kembali menjadi sorotan tajam. Meski data menunjukkan ketersediaan stok yang cukup melimpah, harga komoditas pangan pokok ini justru merangkak naik, bahkan memicu kelangkaan di sejumlah ritel modern. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tak segan menuding adanya praktik mafia sebagai dalang di balik anomali pasar ini. Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9), menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan harga beras nasional pada pekan ketiga September berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP).
"Beras kenapa naik? Kenapa naik padahal stok banyak? Ada mafia. Ini yang bikin ribut," tegas Amran, menggarisbawahi paradoks antara pasokan yang memadai dengan lonjakan harga yang terjadi.
Menguak Disparitas Harga dan Kerugian Konsumen
Kerugian Fantastis Rp90 Triliun Akibat Distorsi Pasar
Mentan Amran secara lugas mengungkapkan dugaan praktik manipulasi pasar yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga Rp90 triliun. Angka fantastis ini, menurutnya, merupakan cerminan dari disparitas harga yang tidak wajar dan praktik penipuan yang merampas hak-hak ekonomi rakyat. "Tahu tidak? Itu Rp90 triliun diambil haknya rakyat. Itu penipuan," tegas Amran.
Ia memberikan contoh ekstrem, di mana beras yang seharusnya dibeli dengan harga Rp13.000 per kilogram di tingkat petani atau distributor awal, kemudian dijual kembali dengan harga mencapai Rp57.000 per kilogram di pasar. Praktik semacam ini, lanjutnya, jelas-jelas merugikan daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam. Amran menekankan bahwa kenaikan harga beras saat ini seharusnya tidak terjadi, mengingat pemerintah memiliki cadangan beras yang substansial. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi para pelaku yang mencoba mengganggu stabilitas pangan nasional. "Tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita akan berhadapan," ujarnya dengan nada tegas, mengisyaratkan langkah serius akan diambil untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
Intervensi Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga
Menyikapi kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggalakkan berbagai upaya untuk menekan laju kenaikan harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan. Amran menjelaskan bahwa operasi pasar gencar dilakukan di berbagai daerah, diiringi dengan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Program bantuan pangan ini ditargetkan menjangkau 33,4 juta jiwa di seluruh Indonesia, sebagai langkah mitigasi dampak kenaikan harga terhadap kelompok rentan.
Selain itu, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi salah satu instrumen utama yang dioptimalkan, dengan alokasi mencapai 1 juta ton. "Sekarang, kita saya kira dalam waktu dekat. Kita sekarang operasi pasar. Kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian SPHP ada 1 juta. Sudah, insyaallah turun (harga)," kata Amran optimis. Langkah-langkah intervensi ini diharapkan mampu meredam gejolak harga dan mengembalikan stabilitas pasar beras, demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman inflasi pangan.
