Poros Informasi – Kabar gembira bagi geliat ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan. Sebuah langkah strategis baru saja diambil untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui dukungan pembiayaan besar-besaran. Melalui skema penjaminan yang inovatif, proyek-proyek infrastruktur serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini mendapatkan angin segar dengan potensi fasilitas pendanaan mencapai angka Rp1 triliun.
Langkah ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Kerja sama ini difokuskan untuk menjembatani kendala permodalan yang selama ini sering dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah.
Perkuat Infrastruktur Daerah Melalui Skema Kontra Bank Garansi
Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah implementasi skema Kontra Bank Garansi. Fasilitas ini dirancang khusus untuk mendukung para kontraktor dan penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan adanya fasilitas ini, para kontraktor diharapkan tidak lagi terbebani oleh kewajiban menyediakan agunan kas (cash collateral) dalam jumlah besar saat mengajukan Bank Garansi. Hal ini tentu akan memperlancar arus kas perusahaan konstruksi sehingga proyek-proyek pembangunan daerah dapat berjalan lebih akuntabel dan tepat waktu.
Solusi Modal bagi UMKM yang "Feasible but Not Bankable"
Selain menyasar sektor konstruksi, sinergi antara Askrindo dan Bank Kalsel ini juga memberikan perhatian serius pada sektor UMKM melalui perpanjangan kerja sama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fokus utama dari program ini adalah membantu pelaku usaha yang memiliki prospek bisnis menjanjikan namun terkendala masalah agunan.
Direktur Utama Askrindo, R Mahelan Prabantarikso, menegaskan bahwa peran penjaminan ini sangat vital dalam memperkuat ekonomi akar rumput. Menurutnya, skema ini memberikan kepastian mitigasi risiko bagi pihak perbankan, sehingga Bank Kalsel dapat lebih ekspansif dalam menyalurkan modal kerja kepada UMKM lokal yang dinilai layak secara bisnis namun belum memenuhi syarat agunan konvensional (feasible but not bankable).
Melalui integrasi dukungan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan tidak hanya terkonsentrasi pada proyek fisik, tetapi juga merembet ke penguatan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan sektor UMKM yang lebih masif.
