Poros Informasi – Isu mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap dianggap sebagai lahan bagi-bagi jabatan politik kini mendapat bantahan keras. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru berfokus pada efisiensi anggaran negara dan penguatan fungsi BUMN untuk kepentingan publik.
Transformasi BUMN: Fokus Efisiensi Bukan Politik
Dalam sebuah dialog mengenai refleksi kebijakan pemerintah, Hariqo menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk merampingkan struktur BUMN. Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk membiayai struktur birokrasi yang gemuk.
Salah satu langkah konkret yang sedang ditempuh adalah pengurangan jumlah BUMN secara signifikan. Jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai angka ribuan, pemerintah menargetkan pengurangan drastis untuk menciptakan efisiensi yang masif.
Strategi Pemangkasan BUMN demi Hemat Rp50 Triliun
Hariqo memaparkan bahwa mandat yang diemban Presiden Prabowo adalah melakukan restrukturisasi besar-besaran. Targetnya, jumlah BUMN yang semula mencapai 1.077 entitas akan dipangkas secara bertahap menjadi 300, bahkan jika memungkinkan bisa ditekan hingga 100 atau 200 entitas saja.
"Langkah pemangkasan ini diproyeksikan mampu menghemat uang negara hingga lebih dari Rp50 triliun," ujar Hariqo dalam keterangannya di Jakarta Selatan. Menurutnya, penghematan ini merupakan prioritas utama agar anggaran negara dapat dialokasikan langsung untuk program-program yang menyentuh masyarakat luas.
Fenomena Perombakan Jajaran Direksi dan Komisaris
Menanggapi tudingan bahwa BUMN menjadi tempat bagi tim sukses, Hariqo menjelaskan bahwa dinamika di tubuh BUMN saat ini justru menunjukkan adanya gelombang pengunduran diri di level petinggi. Ia menyebutkan bahwa banyak posisi komisaris dan direksi yang kosong karena pejabat sebelumnya memilih untuk berhenti.
"Jika hanya berpikir jangka pendek, memang BUMN bisa saja dijadikan tempat bagi tim sukses sebanyak-banyaknya. Namun, kenyataannya saat ini banyak sekali orang yang berhenti menjabat sebagai komisaris maupun direksi," jelasnya.
Penghapusan Tantiem bagi Komisaris BUMN
Selain perampingan struktur, terdapat kebijakan penting yang jarang tersorot oleh publik namun berdampak besar pada efisiensi anggaran, yakni penghapusan tantiem atau bonus bagi para komisaris BUMN.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sedang melakukan pembersihan dan pengetatan anggaran di sektor korporasi negara. Dengan hilangnya tunjangan tambahan tersebut, beban keuangan negara dapat ditekan lebih dalam, sekaligus memastikan bahwa pengisian jabatan di BUMN murni didasarkan pada kebutuhan organisasi dan efisiensi, bukan sekadar bagi-bagi kursi.
