Poros Informasi – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengamankan kedaulatan energi nasional dengan memberikan peringatan keras kepada investor asing terkait proyek strategis nasional. Dalam pertemuan diplomatik tingkat tinggi di Jepang, Presiden secara langsung menagih komitmen perusahaan raksasa Inpex Corporation mengenai kelanjutan pengembangan Blok Masela yang telah mangkrak selama puluhan tahun.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian investasi di sektor migas yang dinilai menghambat akselerasi ekonomi nasional. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan mencabut hak konsesi jika perusahaan pengelola tidak segera menunjukkan realisasi kerja yang nyata.
Ultimatum Presiden: Investasi atau Cabut Konsesi?
Dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan detail pertemuan intensifnya dengan para pemangku kepentingan dari Jepang. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kepastian hukum dan kepastian investasi untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat.
"Saya terbang ke Jepang, saya bertemu tokoh-tokoh Jepang. Saya tanyakan dengan hormat dan sopan, apakah pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Jika tidak, terpaksa kami harus mencabut konsesinya," tegas Prabowo di hadapan peserta rapat.
Presiden menambahkan bahwa kebijakan tegas ini bukan tanpa alasan. Kebutuhan akan pengembangan sektor energi sangat mendesak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
Komitmen Inpex: Target Gerak Cepat 6 Bulan
Menanggapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari pemerintah Indonesia, pihak Inpex Corporation akhirnya memberikan jawaban konkret. Perusahaan asal Jepang tersebut menyatakan kesediaannya untuk segera mengaktifkan kembali proyek ambisius di perairan Maluku tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Inpex menjanjikan akan memulai aktivitas operasional di Blok Masela dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Janji ini menjadi angin segar bagi sektor energi nasional yang selama ini menantikan kepastian proyek tersebut.
Namun, pemerintah Indonesia tidak akan langsung memberikan kelonggaran tanpa pengawasan ketat. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan memantau secara langsung setiap perkembangan yang terjadi dalam masa tunggu enam bulan tersebut.
"Insyaallah, kemarin mereka hadir dan berjanji dalam enam bulan akan mulai aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti realisasinya," pungkas Presiden.
Langkah pengawasan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa komitmen yang telah dijanjikan tidak sekadar menjadi retorika diplomatik, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan produksi energi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku serta nasional secara keseluruhan.
