Skandal Beras Nasional: Mentan Ungkap Praktik Mafia Rp90 Triliun!
Poros Informasi – Gejolak harga beras di pasar domestik kembali menjadi sorotan tajam, terutama setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara blak-blakan menuding adanya praktik mafia yang bermain di balik lonjakan harga. Pernyataan ini muncul di tengah klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok beras yang melimpah, menciptakan sebuah anomali pasar yang meresahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi mikro rumah tangga.
Anomali Pasar dan Dugaan Mafia
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan September 2026 menunjukkan bahwa harga beras di tingkat nasional telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP). Situasi ini memicu kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi, mengingat narasi pemerintah tentang cadangan pangan yang memadai.
"Mengapa harga beras naik padahal stok kita banyak? Ada mafia di baliknya. Inilah yang menciptakan kegaduhan di pasar," tegas Amran dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026). Pernyataan ini mengindikasikan adanya disfungsi serius dalam rantai pasok dan distribusi beras nasional, yang diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
Kerugian Fantastis dan Modus Operandi
Amran tidak segan-segan mengungkap dugaan kerugian yang ditanggung masyarakat akibat praktik curang ini, yang diperkirakan mencapai angka fantastis Rp90 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari daya beli masyarakat yang terkikis dan potensi inflasi yang terpicu.
Ia memberikan contoh konkret modus operandi mafia tersebut. "Bayangkan, beras yang dibeli dengan harga Rp13.000 per kilogram, kemudian dijual kembali hingga Rp57.000 per kilogram. Apakah ini adil? Ini adalah penipuan, hak rakyat diambil secara sistematis," ujarnya dengan nada geram, menyoroti ketidakadilan yang merugikan konsumen dan petani sekaligus. Selisih harga yang sangat mencolok ini mengindikasikan adanya margin keuntungan yang tidak wajar, jauh di atas biaya produksi dan distribusi normal.
Sikap Tegas Pemerintah dan Ancaman Konfrontasi
Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir keberadaan dan sepak terjang mafia beras di Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi saat ini sama sekali tidak beralasan mengingat cadangan beras nasional yang diklaim sangat memadai.
"Tidak ada ruang sedikit pun bagi mafia beras di negeri ini. Kami akan berhadapan langsung dengan mereka dan menindak tegas," pungkas Amran, menandakan keseriusan pemerintah dalam menindak para spekulan yang mempermainkan komoditas vital. Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi para pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah kebutuhan pokok masyarakat, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Langkah konfrontatif yang dijanjikan pemerintah akan menjadi ujian nyata dalam menegakkan keadilan pasar.
