Poros Informasi – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia baru-baru ini mengumpulkan sejumlah ekonom terkemuka di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu malam (8/3/2026) untuk membahas secara mendalam prospek fiskal Indonesia di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat akan potensi tantangan serius yang harus dihadapi perekonomian Tanah Air jika ketegangan geopolitik terus berlanjut.
Menilik Ancaman Geopolitik terhadap Stabilitas Fiskal Nasional
JK menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi komprehensif dan merumuskan langkah-langkah konkret guna membentengi perekonomian dari potensi krisis yang kerap menyertai eskalasi konflik geopolitik. Menurutnya, dinamika ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama: sentimen global yang bergejolak, kondisi historis yang membentuk fondasi, dan kebijakan yang diterapkan saat ini.
"Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di kancah internasional, demikian pula kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, fokus utama kita harus tertuju pada perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat di masa sekarang," tegas JK dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah untuk bertindak proaktif dan adaptif, mengingat ketidakpastian global yang semakin meningkat.
Ruang Gerak Fiskal yang Terbatas
Kekhawatiran JK diamini oleh Vid Adrison, seorang Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Adrison menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang dinilai cukup "sempit" atau terbatas dalam menghadapi gejolak ketidakpastian global. Ia memprediksi bahwa eskalasi konflik AS-Iran berpotensi memicu lonjakan harga energi secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan inflasi di dalam negeri.
"Apabila pemerintah berupaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga energi, langkah yang mungkin diambil adalah meningkatkan subsidi. Namun, kita harus realistis bahwa ruang fiskal kita saat ini sangat terbatas untuk menanggung beban subsidi yang lebih besar," jelas Adrison. Dilema ini menempatkan pemerintah di persimpangan jalan antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan anggaran negara, sebuah tantangan yang membutuhkan kebijakan fiskal yang sangat hati-hati.
Urgensi Kebijakan Adaptif di Tengah Ketidakpastian
Diskusi antara Jusuf Kalla dan para ekonom ini menggarisbawahi perlunya strategi ekonomi yang tangguh dan responsif. Ancaman inflasi yang dipicu oleh harga energi global, ditambah dengan keterbatasan ruang fiskal, menuntut pemerintah untuk berpikir di luar kebiasaan. Evaluasi mendalam terhadap postur anggaran, prioritas belanja, dan potensi sumber pendapatan baru menjadi krusial. Tanpa langkah antisipatif yang cermat, Indonesia berisiko terperangkap dalam pusaran ketidakpastian ekonomi global yang dapat mengancam stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.
