Poros Informasi – Kebijakan fiskal pemerintah kembali menunjukkan dinamika signifikan dalam pengelolaan belanja negara. Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalami efisiensi cukup besar, yakni mencapai Rp38 triliun.
Langkah rasionalisasi ini mengubah peta pendanaan lembaga baru tersebut, di mana pagu anggaran efektif yang kini tersedia berada di angka Rp229 triliun, menyusut dari proyeksi awal yang jauh lebih tinggi.
Pergeseran Pagu Anggaran BGN dari Proyeksi Awal
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, memaparkan bahwa pada tahap awal penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebenarnya dipatok pada angka Rp268 triliun. Namun, seiring dengan perubahan arah kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, dilakukan penyesuaian terhadap besaran pagu tersebut.
"Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, jadi sekitar Rp38 triliun sudah menjadi efisiensi," ungkap Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Fokus pada Efektivitas Program dan Dampak Riil
Meskipun terjadi pengurangan angka yang fantastis, Sudarto menegaskan bahwa pemangkasan ini bukan berarti pemerintah mengurangi dukungan terhadap misi utama BGN. Pemerintah justru menekankan pada kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan bahwa Badan Gizi Nasional tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran, melainkan mampu mencapai target outcome yang telah ditetapkan dalam program perbaikan gizi nasional.
"Fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan," tambah Sudarto.
Dengan struktur anggaran yang baru, tantangan bagi Badan Gizi Nasional kini adalah bagaimana mengelola dana Rp229 triliun tersebut secara optimal guna menjamin keberhasilan program strategis nasional tanpa mengorbankan kualitas layanan gizi di lapangan.
