Poros Informasi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini membuat gebrakan yang berpotensi mengubah peta industri hulu migas nasional. Dalam sebuah forum yang dihadiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil secara terbuka menawarkan kesempatan emas bagi pengusaha muda untuk terlibat dalam pengelolaan 110 blok minyak dan gas bumi (migas) baru yang akan segera ditenderkan pemerintah. Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi kebijakan afirmatif yang akan memprioritaskan pengusaha daerah untuk proyek-proyek migas bernilai di bawah Rp100 miliar, sebuah langkah strategis untuk pemerataan ekonomi.
Peluang Emas di Hulu Migas: 110 Blok Baru Menanti
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sangat mendorong partisipasi aktif dunia usaha nasional, termasuk anggota HIPMI, untuk tidak hanya menjadi penonton dalam sektor energi. Ketergantungan pada pemain lama diharapkan dapat berkurang dengan masuknya energi baru dari pengusaha-pengusaha muda yang inovatif. Ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk memperluas basis pelaku usaha di sektor strategis ini.
"Ada sekitar 110 blok minyak baru yang bisa kita dorong untuk ditenderkan. Ini kalau pengusaha HIPMI, kalian mau main minyak, nah ini, ada 110 blok baru," ujar Bahlil dalam Sidang Dewan Pleno DPP HIPMI, sebagaimana dikutip Poros Informasi.co.id. Kesempatan ini disebutnya sebagai pintu gerbang bagi pelaku usaha nasional untuk turut serta dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi vital negara, sekaligus membangun kapasitas dan kemandirian industri dalam negeri.
Afirmasi Ekonomi: Proyek di Bawah Rp100 Miliar untuk Daerah
Selain tawaran blok migas, Bahlil juga mengeluarkan instruksi tegas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Instruksi tersebut berkaitan dengan distribusi proyek-proyek migas skala kecil. Ia meminta agar proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar tidak lagi dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di ibu kota, melainkan diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal di daerah lokasi proyek tersebut berada.
"Saya sudah perintahkan, untuk proyek di bawah 100 miliar, tidak boleh pekerjaan itu dikerjakan oleh orang Jakarta, kasih pekerjaan itu kepada anak-anak daerah di mana lokasi itu ada. Itu sebagai bentuk afirmatif saya, sebagai menteri ESDM," tegas Bahlil, menekankan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi.
Syarat dan Kesiapan Pengusaha Lokal
Kebijakan afirmatif ini, menurut Bahlil, merupakan upaya konkret pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kapasitas industri di tingkat daerah. Namun, ia menekankan bahwa prioritas ini bukan tanpa syarat. Pengusaha lokal yang akan menggarap proyek-proyek tersebut harus benar-benar siap secara teknis dan manajerial. Kompetensi menjadi kunci utama, bukan sekadar kemampuan mengajukan proposal tanpa dasar yang kuat.
"Dulu proyek ini cuma Rp30-Rp40 miliar dikerjakan semua (orang) di Jakarta. Sekarang kita kasih semua ke anak-anak daerah, tapi anak-anak daerah yang siap, Jangan anak-anak daerah yang siap proposal saja," pungkasnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya membuka keran ekonomi bagi daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pengusaha lokal dalam mengelola sektor strategis ini, sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berdaya saing.
