Poros Informasi – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia secara blak-blakan menyoroti ironi di balik geliat proyek hilirisasi di Indonesia. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, dominasi investor asing dan perusahaan besar Jakarta justru kian terasa. Bahlil mengungkapkan, salah satu biang keladinya adalah keengganan perbankan domestik untuk membiayai proyek-proyek strategis ini.
Mengapa Hilirisasi Belum Merata?
Bahlil menegaskan bahwa visi awal hilirisasi adalah sebagai pilar kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan dan pengolahan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek hilirisasi justru dikuasai oleh entitas asing atau korporasi raksasa yang berkantor pusat di ibu kota, Jakarta.
"Saya ingin mengatakan waktu itu adalah hilirisasi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga orang daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri," ujar Bahlil dalam acara peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi agar manfaat ekonomi dari hilirisasi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal.
Tantangan Pembiayaan Domestik
Kondisi ini, menurut Bahlil, bukan tanpa alasan. Ia jujur mengakui bahwa perbankan nasional masih enggan menyuntikkan modal pada proyek-proyek hilirisasi. Skala investasi yang masif serta beban bunga yang kurang kompetitif dibandingkan bank-bank internasional menjadi penghalang utama. Proyek hilirisasi, yang kerap menelan biaya triliunan rupiah, memang membutuhkan komitmen finansial jangka panjang dan risiko yang tidak kecil.
"Kami harus jujur mengatakan bahwa pada tahun-tahun pertama kami mendapat kritik paling pedas itu dari almarhum Faisal Basri dan Bapak Wapres Pak JK," ungkap Bahlil. Kritik tersebut menyoroti mengapa manfaat hilirisasi lebih banyak dirasakan oleh pihak luar. "Setelah kita kaji, karena memang investasinya itu lebih banyak dari luar. Karena bank kita enggak mau membiayai itu," imbuhnya, menjelaskan akar masalahnya. Kesenjangan ini menciptakan ketergantungan pada modal asing, yang pada akhirnya membatasi dampak positif hilirisasi bagi perekonomian nasional secara lebih luas.
Harapan Baru dari Dana Abadi
Meski demikian, Bahlil melihat adanya secercah harapan. Konsolidasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, atau yang dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, diharapkan mampu menjadi game changer.
Melalui BPI Danantara, proyek-proyek hilirisasi yang membutuhkan pendanaan besar kini berpotensi mendapatkan dukungan pembiayaan dari dalam negeri. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari hilirisasi dapat lebih optimal dirasakan oleh bangsa sendiri, serta mendorong partisipasi lebih besar dari pelaku usaha domestik. Kehadiran SWF diharapkan dapat mengisi kekosongan pembiayaan yang selama ini menjadi kendala, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.
