Poros Informasi – Arus digitalisasi keuangan yang kian masif membawa risiko baru yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menanggapi eskalasi ancaman serangan siber yang kian canggih, Bank Indonesia (BI) secara resmi mengambil langkah tegas untuk memperketat benteng pertahanan sistem pembayaran nasional. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam bertransaksi secara digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa bank sentral tidak akan tinggal diam melihat potensi gangguan pada infrastruktur keuangan. Dalam konferensi pers pasca Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/11/2026), ia memaparkan strategi komprehensif yang tengah dijalankan otoritas moneter tersebut.

Memperkuat Benteng Pertahanan Digital Nasional
Bank Indonesia telah merumuskan empat pilar utama dalam upaya mitigasi risiko siber. Fokus utama dari strategi ini adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memiliki ketahanan (resiliensi) yang tinggi terhadap serangan peretas maupun gangguan teknis lainnya.
Filianingsih menjelaskan bahwa pemantauan intensif menjadi garda terdepan. BI terus melakukan observasi mendalam terhadap tren ancaman siber, baik yang terjadi di pasar domestik maupun dinamika ancaman global. Hal ini krusial untuk memetakan potensi dampak yang bisa merembet ke sistem pembayaran di dalam negeri.
Empat Langkah Strategis Bank Indonesia
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah konkret yang diambil, berikut adalah rincian penguatan pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral:
1. Peningkatan Regulasi dan Pengelolaan Risiko
BI mendorong penguatan regulasi yang mewajibkan setiap lembaga keuangan untuk meningkatkan standar pengelolaan risiko siber mereka. Hal ini mencakup tata kelola data dan protokol keamanan yang lebih ketat.
2. Perlindungan Infrastruktur Kritikal
Langkah kedua difokuskan pada pengamanan infrastruktur kritikal sistem pembayaran. BI memastikan bahwa jalur-jalur utama transaksi keuangan nasional memiliki proteksi berlapis agar tidak mudah ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Deteksi Dini dan Kecepatan Pemulihan
Ketiga, BI menekankan pentingnya sistem deteksi dini (early warning system). Jika terjadi anomali atau serangan, sistem harus mampu mendeteksi secara instan. Selain itu, kesiapan penanganan dan kecepatan pemulihan (recovery) menjadi kunci agar gangguan tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu likuiditas pasar.
4. Instruksi Ketat bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJSP)
Terakhir, BI memberikan instruksi tegas kepada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) serta perusahaan penunjang lainnya. Mereka diwajibkan untuk mempertebal kewaspadaan, memastikan keandalan sistem pengamanan, serta memiliki kewajiban untuk melaporkan secara cepat setiap transaksi mencurigakan maupun insiden siber yang terdeteksi.
Melalui penguatan empat langkah ini, Bank Indonesia berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi digital yang tangguh, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nontunai tetap terjaga di tengah tantangan teknologi yang terus berkembang.






