Poros Informasi – Anggota Komisi XI DPR RI mencemaskan beban utang negara yang membengkak. Dalam rapat kerja perdana dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pertanyaan tajam dilontarkan terkait kemampuan pemerintah membayar utang jatuh tempo yang mencapai angka fantastis: Rp1.300 triliun di tahun 2025.
Kemampuan Pemerintah Dipertanyakan
Anggota Komisi XI, Harris Turino, secara gamblang mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk melunasi kewajiban finansial tersebut. "Saya terus terang bertanya-tanya, Pak, apakah kita memang punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran pada Rabu (10/9/2025). Kejelasan dan jaminan dari Menkeu agar pemerintah terhindar dari gagal bayar (default) menjadi tuntutan utama.
Strategi Jangka Panjang Diperlukan
Sementara itu, anggota Komisi XI lainnya, Kamrussamad, mendesak Purbaya untuk segera merilis strategi komprehensif dalam mengelola dan mengurangi utang negara dalam jangka menengah dan panjang. Ia menekankan pentingnya langkah proaktif Menkeu dalam menghadapi tantangan ini. "Ini momentum tepat bagi Menteri Keuangan untuk menyusun strategi dan skenario pengurangan dan penyelesaian utang jangka menengah dan panjang," tegas Kamrussamad.
Profil Utang Jatuh Tempo 2026 Mengkhawatirkan
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, memaparkan bahwa profil utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2026 diproyeksikan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan penerbitan utang baru yang akan jatuh tempo pada tahun tersebut. Pemerintah sendiri telah memiliki jadwal pembayaran utang jatuh tempo yang bervariasi setiap bulannya sepanjang tahun 2025. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025, dengan angka mencapai Rp178,9 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seperti April (Rp22 triliun) dan Mei (Rp42,4 triliun).
Tantangan Berat Menkeu Baru
Situasi ini menjadi tantangan berat bagi Menkeu Purbaya. Tekanan dari DPR untuk transparansi dan strategi yang terukur dalam mengelola utang negara menjadi sorotan utama. Publik pun menantikan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi potensi krisis ekonomi yang mengintai di balik beban utang yang terus membengkak ini. Keberhasilan Menkeu dalam merumuskan dan menjalankan strategi pengelolaan utang akan sangat menentukan stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.
