Poros Informasi – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merespons dampak bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan strategi komprehensif, fokus utama kini tertuju pada percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), serta pemulihan infrastruktur vital yang rusak. Langkah ini bukan hanya sekadar respons kemanusiaan, melainkan juga investasi jangka panjang untuk memulihkan denyut ekonomi dan sosial di wilayah terdampak. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah turun langsung meninjau lokasi, menegaskan komitmen kuat negara dalam upaya pemulihan ini.
Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Pascabencana
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke tiga kabupaten terdampak di Sumatera Barat belum lama ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan pemerintah. Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor, melibatkan kementerian, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait, menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan efektif dan efisien.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memberikan pembaruan mengenai status kebencanaan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejumlah kabupaten dan kota telah memasuki fase transisi darurat, sementara beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat. "Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota," ujar Pratikno, mengindikasikan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan penanganan berdasarkan kondisi lapangan.
Strategi Pembangunan Hunian: Dari Sementara Hingga Permanen
Pembangunan Huntara dan Huntap bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah manifestasi dari upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan krusial, mulai dari pendataan akurat penerima manfaat, penyiapan lahan yang aman dan layak, hingga konstruksi awal yang melibatkan sinergi berbagai lembaga.
Percepatan di Berbagai Wilayah Terdampak
Progres signifikan dalam penanganan hunian telah terlihat di berbagai lokasi. Di Provinsi Aceh, Pratikno melaporkan bahwa Kota Lhokseumawe, misalnya, langsung diarahkan pada skema hunian tetap, mencerminkan kesiapan infrastruktur dan lahan. Sementara itu, Kabupaten Pidie telah memulai pembangunan sejumlah unit hunian sementara dengan target penyelesaian secepatnya. "Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini," tegas Pratikno, menekankan dorongan menyeluruh untuk semua daerah di Aceh.
Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga juga mengambil langkah serupa dengan menetapkan pembangunan langsung hunian tetap. Beberapa lokasi telah tersedia, dan proses konstruksi telah dimulai, diharapkan rampung dalam waktu dekat.
Adapun di Provinsi Sumatera Barat, percepatan pembangunan hunian sementara menjadi prioritas utama di beberapa kabupaten dan kota, seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan ini ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan, sebuah langkah vital untuk segera memulihkan denyut kehidupan ekonomi lokal dan memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas. "Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan," tambah Pratikno.
Beban Negara, Bukan Warga
Menko PMK Pratikno secara tegas menggarisbawahi bahwa skema hunian tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membebani korban bencana dengan biaya pembangunan kembali tempat tinggal mereka, sebuah langkah krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga yang terdampak.
"Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat, kalau tidak bisa langsung hunian tetap, maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, ya dibangun hunian tetap. Itu tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain," jelas Pratikno. Huntara, sebagai solusi interim, disediakan apabila pembangunan Huntap memerlukan waktu lebih panjang, memastikan tidak ada jeda dalam penyediaan tempat tinggal layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Langkah-langkah strategis ini, dari penetapan status darurat hingga pembangunan hunian yang ditanggung negara, merefleksikan pendekatan holistik pemerintah. Lebih dari sekadar memulihkan infrastruktur fisik, upaya ini bertujuan untuk membangun kembali fondasi kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak.
