Poros Informasi – Gelombang reaksi mulai muncul dari kalangan pelaku industri rokok elektrik menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026. Keputusan mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape ini memicu kekhawatiran mendalam terkait keberlangsungan ekosistem bisnis dan nasib tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.
Menanggapi situasi ini, Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) menyatakan langkah strategis untuk melakukan audiensi dengan pihak MUI. Langkah ini diambil guna mencari titik temu serta memberikan perspektif ekonomi yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terakomodasi dalam pertimbangan fatwa tersebut.
Menakar Dampak Sosio-Ekonomi di Balik Kebijakan Fatwa
Ketua Arvindo, Fachmi Kurnia Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati otoritas MUI dalam menetapkan sebuah fatwa. Ia mengakui bahwa landasan fatwa tersebut, yang mencakup aspek kesehatan, kelestarian lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan zat terlarang, merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan.
Namun, Fachmi menekankan bahwa ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni dampak sosial-ekonomi yang nyata di lapangan. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada satu produk, melainkan menyentuh rantai pasok yang sangat luas.
Nasib Pekerja dan Kelangsungan Hidup Keluarga
"Persoalan ini bukan sekadar tentang masa depan sebuah produk atau industri, melainkan tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah, serta keberlangsungan hidup banyak keluarga," ungkap Fachmi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa ekosistem vape melibatkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari pemilik toko ritel, distributor, produsen, hingga para pekerja di industri pendukung. Oleh karena itu, Arvindo dan Apvindo ingin memastikan bahwa suara dari akar rumput—baik pengusaha maupun pekerja—dapat didengar melalui ruang dialog yang konstruktif.
Upaya Dialog Konstruktif demi Kepastian Usaha
Senada dengan Arvindo, Ketua Apvindo, Enggar Dwi Pambudi, juga menyoroti pentingnya sebuah dialog terbuka. Menurutnya, pembahasan mengenai fatwa ini harus mampu melihat realitas sosial di mana banyak masyarakat menggantungkan penghasilan mereka pada sektor rokok elektrik.
Kedua asosiasi ini menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukanlah untuk melakukan konfrontasi atau menentang keputusan MUI. Sebaliknya, mereka hanya ingin mencari ruang diskusi untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Melalui audiensi yang direncanakan, diharapkan ada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak ekonomi yang timbul, sehingga kebijakan yang ada tetap mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja dan pelaku usaha yang terdampak.
