Poros Informasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi, kali ini menyasar dua pilar penting Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu, 4 Februari 2026, ini mengungkap dugaan praktik lancung mulai dari restitusi pajak fiktif hingga suap untuk meloloskan barang tiruan alias KW. Penangkapan ini sontak memicu reaksi keras dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang melihatnya sebagai momentum krusial untuk pembenahan total.
Operasi Senyap KPK Mengguncang Dua Institusi Kemenkeu
KPK bergerak cepat dan senyap, berhasil membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan pihak swasta. Fokus penindakan terbagi menjadi dua klaster utama, yakni di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Detail Penjeratan di Sektor Perpajakan
Dalam kasus yang melibatkan sektor perpajakan, KPK telah menetapkan dua individu sebagai tersangka. Mereka adalah Mulyono (MUL), yang menjabat sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin, serta Dian Jaya Demega (DJD), seorang pegawai pajak di KPP Madya Banjarmasin. Keduanya diduga terlibat dalam skema korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. Praktik ini, jika terbukti, berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan melalui pengembalian pajak yang tidak semestinya. Penjeratan ini mengindikasikan adanya celah dan penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi perpajakan yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Jerat Suap dan Gratifikasi di Gerbang Impor
Tak hanya pajak, KPK juga membongkar jaringan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Enam tersangka telah diidentifikasi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang-barang tiruan atau KW. Dari jajaran pejabat DJBC, nama-nama yang terseret antara lain Rizal (RZL), yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 sebelum kemudian menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, dan Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Jaringan ini juga melibatkan pihak swasta, yakni John Field selaku Pemilik PT Blueray, Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray, dan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional Blueray. Dugaan kuat mengarah pada praktik pelolosan barang KW yang seharusnya diperiksa ketat dan dikenakan sanksi sesuai aturan, namun justru berhasil masuk ke pasar domestik melalui jalur ilegal yang difasilitasi oleh oknum-oknum tersebut. Ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan bea masuk, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari produk palsu.
Respons Keras Menteri Keuangan: Momentum Pembenahan Total
Merespons rentetan penangkapan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa OTT KPK ini justru harus dipandang sebagai momentum krusial untuk melakukan perbaikan fundamental dan menyeluruh di instansi pajak dan bea cukai. Purbaya menepis anggapan bahwa kasus ini akan melemahkan kinerja kedua institusi vital tersebut. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pintu masuk untuk pembenahan sistemik dari dalam.
"Ini justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus," ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (4/2/2026). Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebelumnya telah terdeteksi "sesuatu yang aneh" di lingkungan bea cukai, mengindikasikan bahwa upaya pembenahan internal sudah mulai berjalan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kemenkeu telah memiliki early warning system atau setidaknya kecurigaan terhadap anomali di lapangan.
Purbaya juga menganggap OTT ini sebagai "terapi kejut" atau shock therapy bagi para pegawainya. "Yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK, ini mungkin shock therapy bagi pegawai kami," tambahnya, menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan dalam menjalankan tugas negara. Penangkapan ini diharapkan menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran Kemenkeu untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan menghindari praktik korupsi yang dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan negara.
Insiden ini menjadi sorotan tajam terhadap komitmen pemerintah dalam membersihkan birokrasi dari praktik koruptif, sekaligus menguji keseriusan Kemenkeu dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel demi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional.
