Poros Informasi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengakui adanya disparitas signifikan dalam pemerataan akses listrik di Indonesia. Meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai angka impresif 99%, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 10.000 desa di seluruh pelosok negeri masih belum tersentuh jaringan listrik. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam gelaran akbar Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa, 22 September 2026, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi.
Geografi Nusantara: Hambatan atau Pemicu Inovasi?
Bahlil menegaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia yang membentang di lebih dari 17.000 pulau menjadi faktor geografis utama yang mempersulit upaya pemerataan distribusi energi. "Indonesia mempunyai wilayah yang sangat besar, ada 17 ribu pulau lebih. Dari jumlah itu, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10 ribu desa yang belum dijangkau listrik," jelasnya, menggambarkan skala tantangan infrastruktur yang tidak main-main.
Angka rasio elektrifikasi 99% yang tinggi, menurut Bahlil, belum sepenuhnya merefleksikan kondisi riil di lapangan. Dengan hampir 80.000 desa yang tersebar di seluruh nusantara, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas program elektrifikasi dan model distribusi yang selama ini diterapkan. Bagi seorang wartawan ekonomi, ini adalah indikator bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif masih terkendala oleh infrastruktur dasar yang belum merata.
Rasio Elektrifikasi Tinggi, Namun Pemerataan Masih Jauh
Fenomena di mana rasio elektrifikasi nasional mencapai angka tinggi namun ribuan desa masih gelap gulita adalah sebuah paradoks. Ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan selama ini mungkin lebih condong pada wilayah-wilayah yang secara ekonomi lebih prospektif atau secara geografis lebih mudah dijangkau. Desa-desa terpencil, pulau-pulau kecil, atau daerah pegunungan seringkali menjadi korban dari perhitungan kelayakan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan potensi pertumbuhan ekonomi lokal yang terhambat.
Listrik sebagai Pilar Swasembada Energi dan Pangan
Pemerataan akses listrik, lanjut Bahlil, merupakan bagian integral dari agenda strategis pemerintah. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar swasembada energi menjadi salah satu prioritas utama, sejajar dengan swasembada pangan. Dalam konteks ini, ketersediaan listrik bukan hanya sekadar penerangan, melainkan fondasi vital untuk menggerakkan roda perekonomian desa, meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung industri kecil, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tanpa listrik yang memadai, upaya peningkatan nilai tambah produk lokal, modernisasi pertanian, dan pengembangan potensi ekonomi daerah akan sulit terwujud.
Komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses listrik ini menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha di sektor energi terbarukan. Tantangan geografis yang ada dapat diubah menjadi peluang inovasi untuk mengembangkan solusi elektrifikasi yang adaptif dan berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal atau mikrohidro, yang lebih cocok untuk daerah terpencil. Ini bukan hanya tentang menerangi desa, tetapi juga tentang membuka gerbang menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru Indonesia.
