Poros Informasi – Jakarta – Dalam upaya serius pemerintah untuk mengoptimalkan iklim investasi dan memangkas birokrasi yang kerap menghambat laju dunia usaha, sebuah terobosan signifikan telah diluncurkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi memperkenalkan kanal "debottlenecking" di bawah naungan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Inisiatif ini didesain sebagai platform pengaduan komprehensif bagi para pelaku usaha untuk melaporkan segala bentuk kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan operasional bisnis.
Memangkas Hambatan, Mendorong Iklim Usaha

Menko Airlangga menegaskan bahwa kanal ini bukan sekadar kotak saran biasa. Ia dirancang dengan mekanisme terintegrasi yang menjamin respons cepat, terkoordinasi, dan akuntabel. "Pemerintah, melalui Satgas P2SP, telah membangun kanal debottlenecking ini untuk menampung, menindaklanjuti, dan menyelesaikan hambatan-hambatan dari pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, 16 Desember 2025. Prosesnya mencakup verifikasi laporan, analisis mendalam, hingga tindak lanjut yang melibatkan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terkait, memastikan setiap aduan mendapatkan perhatian serius dan solusi konkret.
Kemudahan akses menjadi salah satu pilar utama inisiatif ini. Pelaku usaha kini dapat menyampaikan laporan kendala mereka kapan saja, 24 jam sehari, melalui portal resmi lapor.satgasp2sp.go.id. Setiap aduan yang masuk tidak akan dibiarkan mengendap. Satgas P2SP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut, bahkan hingga ke level kementerian dan lembaga teknis. Mekanisme penindaklanjutan ini diperkuat dengan forum koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap pekan, memastikan progres penyelesaian masalah terus terpantau dan tidak terhenti di tengah jalan.
Komitmen Lintas Kementerian: Kemenkeu Siap Sinergi
Sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan kanal ini. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada kesempatan yang sama, menegaskan komitmen penuh Kementerian Keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam Satgas P2SP. Kemenkeu siap menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti aduan yang spesifik terkait dengan isu-isu perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Keterlibatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kompleksitas regulasi dan administrasi yang seringkali menjadi batu sandungan bagi dunia usaha, khususnya di sektor fiskal, demi menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.






