Poros Informasi – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan gebrakan strategis untuk mengubah wajah ekonomi masyarakat pesisir. Melalui kebijakan hilirisasi, KKP kini membidik potensi besar dari pengolahan hasil samping perikanan menjadi produk nonpangan yang memiliki nilai jual tinggi. Langkah ini diproyeksikan tidak hanya menekan angka pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi para nelayan.
Mengubah Limbah Menjadi Komoditas Bernilai Tinggi
Selama ini, bagian-bagian tertentu dari ikan seringkali dianggap sebagai sisa produksi yang tidak memiliki nilai ekonomi. Namun, melalui skema hilirisasi, pandangan tersebut kini mulai bergeser. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengungkapkan bahwa terdapat potensi besar yang selama ini terbuang percuma.
Sebagai gambaran, aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu setiap harinya menghasilkan sekitar 50 hingga 100 kilogram hasil samping. Komponen yang dimaksud meliputi kepala ikan, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan.
Potensi Tepung Ikan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Erwin menjelaskan bahwa material sisa tersebut dapat diproses menjadi produk turunan yang sangat dibutuhkan industri, salah satunya adalah tepung ikan. Tepung ikan ini nantinya akan menjadi bahan baku utama dalam industri pembuatan pakan ternak maupun pakan ikan.
"Ini bukan sekadar upaya menangani limbah produksi perikanan. Lebih dari itu, ini adalah upaya membuka peluang usaha baru di sektor produk nonpangan yang secara langsung akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah pesisir," tegas Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Membangun Ekosistem Ekonomi Sirkular di Pesisir
Untuk memastikan program ini berjalan berkelanjutan, KKP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Hilirisasi ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan integrasi antara pengelola PPN Palabuhanratu, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha perikanan.
Dalam rantai pasok ini, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBAT) Sukabumi diproyeksikan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi. Selain itu, keterlibatan unit pakan mandiri yang telah bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) menjadi kunci untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
Melalui model ekonomi sirkular ini, bahan yang sebelumnya berpotensi menjadi polutan di lingkungan laut, kini kembali masuk ke dalam siklus produksi sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat di Kampung Nelayan Merah Putih dan sekitarnya, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.
