Poros Informasi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah bergerak cepat dalam memperkuat fondasi pasar komoditas nasional. Menjelang operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan meluncur pada 1 Januari 2027, lembaga pengawas keuangan ini tengah merampungkan dua regulasi krusial guna memastikan transisi pengawasan berjalan mulus.
Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan ekosistem perdagangan sumber daya alam yang lebih terstruktur dan memiliki daya saing global.
Transformasi Pengawasan: Dari Bappebti ke OJK
Dalam upaya mempertegas tata kelola, OJK tengah menyiapkan dua Peraturan OJK (POJK) sebagai instrumen hukum utama. Aturan pertama adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur mengenai penahapan peralihan tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke tangan OJK.
Selain itu, OJK juga menyiapkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 yang secara khusus akan mengatur teknis penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum saat proses serah terima wewenang berlangsung.
Memperkuat Daya Saing Ekonomi Nasional
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menegaskan bahwa penguatan regulasi ini bukan sekadar urusan administratif. Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk menjamin perdagangan komoditas di Indonesia berlangsung secara wajar, transparan, efisien, dan memiliki integritas tinggi.
Sarjito menyoroti potensi besar kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola dengan manajemen kelas dunia. Tanpa tata kelola yang mumpuni, kekayaan alam tersebut tidak akan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi negara.
"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," tegas Sarjito dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fokus utama dari kehadiran bursa ini adalah menciptakan mekanisme pembentukan harga komoditas yang kredibel. Dengan adanya harga acuan yang transparan, diharapkan nilai tambah dari sektor mineral dan komoditas strategis dapat langsung dirasakan oleh perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
