Poros Informasi – Kabar gembira menyelimuti ribuan keluarga transmigran di berbagai pelosok tanah air. Setelah menanti selama puluhan tahun, ketidakpastian hukum terkait aset lahan yang mereka kelola akhirnya menemui titik terang. Kementerian Transmigrasi secara resmi menyerahkan 2.770 Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 1.570 Kepala Keluarga (KK) transmigran yang tersebar di 19 lokasi di lima provinsi dan delapan kabupaten.
Langkah strategis ini menjadi angin segar bagi stabilitas ekonomi keluarga transmigran. Dengan adanya kepastian hukum, lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan kini memiliki legitimasi kuat, yang secara tidak langsung membuka peluang akses permodalan dan pengembangan usaha yang lebih luas.
Kepastian Hukum: Fondasi Baru Ekonomi Keluarga Transmigran
Bagi para transmigran, sertipikat tanah bukan sekadar lembaran kertas administratif. Dokumen ini merupakan instrumen vital yang memberikan rasa aman dalam mengelola lahan pertanian maupun tempat tinggal. Kepemilikan SHM yang sah memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan ekonomi keluarga dengan lebih terukur tanpa bayang-bayang sengketa lahan.
Salah satu testimoni haru datang dari Abdul Habib, seorang transmigran asal Timor Timur yang telah menetap di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sejak tahun 2000. Selama 26 tahun, ia harus hidup dalam ketidakpastian hak atas tanahnya.
"Alhamdulillah, setelah menunggu 26 tahun, hari ini kami menerima sertifikat tersebut. Ini adalah momen yang sangat kami syukuri," ujar Abdul saat memberikan pernyataan melalui sambungan daring dari Luwu Timur.
Menghapus Ketidakpastian di Berbagai Wilayah
Kisah serupa dialami oleh Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak kedatangannya pada tahun 2013, ia telah menanti selama 13 tahun untuk memegang hak milik atas tanahnya secara resmi.
"Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, serta jajaran pemerintah daerah yang telah mewujudkan hak kami," ungkap Kornelis dengan penuh syukur.
Komitmen Pemerintah dalam Menunaikan Kewajiban Negara
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa distribusi sertifikat ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Ia menekankan bahwa para transmigran telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kawasan baru dan menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah terpencil.
"Atas nama Presiden Prabowo Subianto, kami menyerahkan sertifikat ini kepada 1.570 KK. Bahkan, ada di antara mereka yang telah menunggu hingga 34 tahun untuk mendapatkan haknya. Ini adalah kewajiban negara yang harus kami tunaikan," tegas Menteri Iftitah dalam acara penyerahan di Gedung Grand Makarti, Jakarta, Kamis (12/10/2026).
Penyelesaian masalah agraria di kawasan transmigrasi ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat lahan yang telah bersertifikat akan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan dapat digunakan sebagai aset produktif bagi masyarakat setempat.
