Perasuransi Siap-Siap! OJK Perketat Aturan Modal, Ini Dampaknya

Renita

Perasuransi Siap-Siap! OJK Perketat Aturan Modal, Ini Dampaknya

Poros Informasi – Industri perasuransian tanah air tengah bersiap menghadapi babak baru regulasi yang lebih ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 yang mengatur ulang mekanisme perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Langkah ini diambil guna memastikan ketahanan finansial sektor jasa keuangan tetap kokoh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan yang telah diundangkan sejak akhir Oktober 2026 ini dirancang untuk menciptakan sistem pengukuran modal yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive). Dengan aturan baru ini, profil risiko perusahaan tidak lagi hanya dilihat dari permukaan, melainkan harus mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi di lapangan.

Perasuransi Siap-Siap! OJK Perketat Aturan Modal, Ini Dampaknya
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Standar Baru Menghadapi Volatilitas Ekonomi Global

Langkah progresif OJK ini bukan tanpa alasan. Dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, seperti fluktuasi suku bunga yang tajam serta volatilitas nilai tukar mata uang, menjadi pemicu utama perlunya pembaruan parameter pengukuran kecukupan modal.

OJK menegaskan bahwa penyesuaian ini sangat krusial agar perusahaan asuransi mampu menyerap potensi kerugian secara lebih akurat. Selain itu, regulasi ini bertujuan menyelaraskan standar domestik dengan standar internasional, sekaligus menyesuaikan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) mengenai kontrak asuransi yang telah berlaku sejak awal 2025.

Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum 120 Persen

Salah satu poin paling krusial dalam POJK 18 Tahun 2026 adalah penetapan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Artinya, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki cadangan modal yang jauh melampaui kewajiban mereka untuk menjamin keamanan dana pemegang polis.

Tidak hanya itu, aturan ini memberikan perhatian khusus pada perusahaan asuransi skala besar. Bagi perusahaan yang masuk dalam kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), terdapat kewajiban tambahan untuk membentuk modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

Berikut adalah beberapa poin utama dalam struktur permodalan baru tersebut:

  • Klasifikasi Modal: Modal tersedia kini dibagi secara tegas menjadi Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2) berdasarkan kemampuan menyerap kerugian.
  • Pinjaman Subordinasi: Instrumen ini dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap, selama memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan regulator.
  • Penguatan MMBR: Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko kini mencakup cakupan yang lebih luas, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, hingga risiko operasional.

Implementasi ORSA dan Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan, OJK mewajibkan setiap perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Melalui mekanisme ini, perusahaan harus melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap berbagai skenario perubahan ekonomi setidaknya satu kali dalam setahun.

Dari sisi pengawasan, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Khusus untuk laporan tahunan, OJK mewajibkan adanya audit dari akuntan publik guna menjamin transparansi dan validitas data.

OJK juga tidak main-main dalam menegakkan aturan ini. Perusahaan yang gagal memenuhi ketentuan solvabilitas, permodalan, hingga keterlambatan dalam pelaporan akan menghadapi sanksi administratif yang tegas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

Baca Juga

Ikuti Kami

[addtoany]

Tags

Tinggalkan komentar