Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Kekhawatiran melanda sektor hilir migas Indonesia. Isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta memicu keresahan di kalangan investor. Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian investasi bagi para pelaku usaha SPBU swasta, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Negara Turun Tangan Redam Kekhawatiran Investor SPBU Swasta
Menanggapi keluhan para pengusaha SPBU swasta, Kementerian Investasi menggelar pertemuan penting yang melibatkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan dari SPBU swasta. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi atas isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dikeluhkan para pengusaha SPBU swasta.
Kolaborasi Jadi Kunci Atasi Kelangkaan BBM
Todotua Pasaribu menekankan bahwa negara hadir untuk mengelola isu kepastian investasi di Indonesia. "Dari Bapak Dirjen Migas dan teman-teman BPH Migas sudah berbicara bahwa ini juga dalam perjalanannya, atas masukan yang diberikan sudah mulai ada kolaborasi bilateral, kooperasi antara teman-teman pelaku usaha non-Pertamina dengan Pertamina dalam rangka menutup kondisional sampai dengan akhir tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pemicu kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta diduga kuat akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi. Hal ini menyebabkan lonjakan permintaan BBM non-subsidi, sehingga kuota penjualan SPBU swasta tidak mencukupi. Pemerintah berupaya memastikan keberlangsungan investasi para pelaku usaha SPBU swasta, mengingat investasi mereka berdampak signifikan terhadap ekosistem ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM.
Pemerintah menyadari bahwa kepastian investasi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan, regulasi, dan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi di Indonesia dapat berjalan stabil, baik, dan terus bertumbuh, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.
