Poros Informasi – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan baru. Ia siap memberikan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proyek strategis PT Agrinas Pangan di Papua. Keputusan kontroversial ini bertujuan mempercepat pembangunan, meskipun berisiko mengurangi pemasukan negara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan berani ini?
Kantong Kiri, Kantong Kanan: Strategi Menkeu Purbaya
Pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut "kantong kiri kantong kanan" usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025), menarik perhatian. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya pertimbangan matang di balik relaksasi PNBP ini. Baginya, mempercepat program lebih diprioritaskan daripada potensi penerimaan negara yang belum signifikan dari proyek tersebut. Program yang masih dalam tahap awal pembangunan ini dinilai lebih penting untuk segera berjalan.
Relaksasi PNBP: Fokus pada HGU Tanah
Relaksasi PNBP yang dimaksud berkaitan dengan biaya Hak Guna Usaha (HGU) tanah. Kewenangan pengelolaan HGU berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sayangnya, Menkeu Purbaya belum merinci besaran potensi PNBP yang akan mendapatkan relaksasi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan perhitungan detail dampak ekonomi jangka panjangnya.
Langkah berani Menkeu Purbaya ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua, meskipun dengan konsekuensi pengurangan sementara penerimaan negara. Namun, detail mekanisme dan perhitungan relaksasi PNBP ini masih menjadi misteri yang perlu diungkap lebih lanjut. Apakah ini langkah tepat untuk pembangunan jangka panjang Papua? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
