Poros Informasi – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat merumuskan strategi mitigasi bencana guna mengatasi ancaman banjir yang terus menghantui wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Fokus utama penanganan saat ini diarahkan pada Desa Dayah Husein yang menjadi titik terdampak banjir susulan.
Langkah strategis ini diambil setelah tim kementerian melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung di lapangan, serta menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk memetakan skala kerusakan dan kebutuhan mendesak.
Percepatan Infrastruktur Pengendali Banjir
Dalam upaya mempercepat pemulihan dan perlindungan warga, Kementerian PU telah menyusun rencana kerja darurat yang mencakup beberapa proyek infrastruktur vital. Fokus utama terletak pada penguatan aliran air dan pengendalian sedimen yang selama ini menjadi pemicu luapan sungai.
Normalisasi Sungai dan Pembangunan Sabo Dam
Ada dua skema besar yang akan segera diimplementasikan di wilayah tersebut. Pertama, dilakukan normalisasi sungai serta pembangunan tanggul dan krib di sepanjang aliran Sungai Krueng Meureudu. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dinding sungai agar tidak mudah terkikis dan mampu menampung debit air yang lebih besar.
Kedua, pemerintah akan membangun satu unit Sabo Dam di area hulu Sungai Krueng Meureudu. Keberadaan Sabo Dam ini sangat krusial untuk mengendalikan laju sedimen dan material dari hulu agar tidak menumpuk di aliran sungai bagian bawah, yang seringkali menjadi penyebab pendangkalan dan banjir.
Komitmen Pemerintah dalam Mitigasi Bencana
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen guna meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi di masa depan. Menurutnya, karakteristik wilayah Aceh yang memiliki curah hujan tinggi menuntut kesiagaan ekstra dari tim teknis.
"Aceh secara geografis hampir tidak pernah kering dan intensitas hujan sangat tinggi. Oleh karena itu, tim kami selalu dalam posisi siaga dan telah menyiapkan langkah-langkah preventif, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana serupa," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta.
Untuk memastikan proyek ini berjalan efektif, Kementerian PU menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan kontraktor ini didasarkan pada pertimbangan kedekatan lokasi, kesiapan alat, serta rekam jejak perusahaan dalam menangani proyek-proyek darurat serupa.
Proses normalisasi sungai dijadwalkan mulai digarap pada 12 November 2026. Dalam tahap awal ini, sedikitnya 10 unit alat berat jenis excavator akan dikerahkan ke lokasi untuk segera membersihkan sedimentasi. Langkah masif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai secara signifikan, sehingga ancaman luapan air ke permukiman warga dapat segera teratasi.
