Poros Informasi – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan krusialnya peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai garda terdepan. Institusi ini, menurut Purbaya, adalah pilar utama yang menopang stabilitas fiskal negara, menjamin kelancaran likuiditas di sektor perbankan, sekaligus menjadi motor penggerak keberlanjutan agenda pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Peran Strategis DJPb dalam Menjaga Ketahanan Fiskal
Dalam paparannya, Purbaya menggarisbawahi urgensi pengelolaan kas negara yang dinamis dan kebijakan fiskal yang responsif. Keduanya harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, namun tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas yang ketat. Ia mencontohkan keberhasilan strategi pengalihan dana dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan. Langkah ini, terbukti efektif tidak hanya dalam memulihkan kondisi likuiditas sistem keuangan, tetapi juga berhasil menjadi katalisator bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Adaptif dan Akuntabel sebagai Fondasi
Untuk memperkuat kapabilitas institusional, Purbaya menginstruksikan DJPb agar secara sistematis mendokumentasikan setiap pengalaman strategis dalam mengelola arus kas negara. Ini diharapkan menjadi bank pengetahuan yang berharga, berfungsi sebagai referensi dan panduan komprehensif dalam menghadapi potensi gejolak atau tantangan ekonomi di masa depan.
"Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan DJPb atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga agar keuangan negara tetap lincah, responsif, dan adaptif terhadap dinamika global," ujar Purbaya dalam rilis resmi porosinformasi.co.id. Ia menambahkan, "Peran DJPb jauh melampaui sekadar pencatatan angka. Ini adalah tentang bagaimana angka-angka tersebut ditransformasikan menjadi layanan publik yang berkualitas, mendukung pembangunan infrastruktur, dan pada akhirnya, memberikan manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat."
Transformasi Organisasi untuk Efisiensi Optimal
Menkeu Purbaya juga menguraikan bahwa inisiatif penataan organisasi di lingkungan DJPb bukan sekadar upaya restrukturisasi administratif biasa. Lebih dari itu, langkah ini merupakan strategi fundamental untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit, meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, serta memperjelas matriks pembagian tanggung jawab kerja antar unit, demi kinerja yang lebih optimal.
