Poros Informasi – Jakarta – Sebuah polemik anggaran yang melibatkan dua kementerian strategis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mencuat ke permukaan. Purbaya Yudhi Sadewa, pejabat tinggi Kemenkeu, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa alokasi dana untuk proyek pembangunan ribuan kapal KKP belum juga dikucurkan. Pernyataan ini sekaligus menanggapi klaim Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, terkait sumber pendanaan proyek ambisius tersebut.
Dinamika Anggaran Proyek Maritim Nasional
Purbaya, saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu lalu, menegaskan bahwa setiap pencairan anggaran, termasuk untuk proyek pembangunan kapal KKP, harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kemenkeu. "Iya, tapi kan nanti lewat Kemenkeu juga," ujarnya singkat, menggarisbawahi peran sentral kementeriannya dalam pengelolaan fiskal negara. Pernyataan ini menjadi krusial mengingat skala proyek yang disebut-sebut mencapai ribuan unit kapal, sebuah inisiatif yang berpotensi signifikan bagi sektor maritim Indonesia.
Membedah Asal-Usul Dana Pinjaman Luar Negeri
Polemik ini semakin menarik perhatian publik ketika Purbaya menyinggung sumber pendanaan proyek yang disebut-sebut berasal dari pinjaman luar negeri, spesifiknya dari Pemerintah Inggris. Menanggapi pertanyaan mengenai validitas informasi tersebut, Purbaya mengaku telah melakukan pengecekan internal. "Sudah saya cek. Memang belum (dicairkan)," jelasnya, mengukuhkan status dana yang masih menggantung.
Meski demikian, Purbaya tidak menampik kemungkinan bahwa informasi Menteri Trenggono mengenai pinjaman luar negeri itu benar. Namun, ia kembali menekankan bahwa proses administrasi dan pencairan tetap berada di bawah koordinasi Kemenkeu. "Ya sudah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," imbuhnya, menunjukkan bahwa mekanisme keuangan negara tidak bisa diabaikan, terlepas dari sumber dana.
Menanti Gerak Nyata Proyek Strategis
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti aspek perencanaan dalam proyek berskala besar. Menurutnya, sebuah rencana pembangunan yang ambisius, seperti pengadaan ribuan kapal, tidak seharusnya menunggu ketersediaan anggaran semata. Perencanaan yang matang dan langkah-langkah awal harus sudah terlihat.
"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," pungkas Purbaya, mengisyaratkan bahwa Kemenkeu mungkin belum melihat proposal atau progres perencanaan yang cukup konkret untuk memicu pencairan dana. Situasi ini menyoroti pentingnya sinergi dan transparansi antara kementerian dalam mengelola proyek-proyek strategis nasional yang berdampak luas pada perekonomian dan kedaulatan maritim.
