Poros Informasi – Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sosial telah mengumumkan sebuah kebijakan bantuan yang signifikan bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setiap kepala keluarga yang mengungsi akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minimal sebesar Rp8 juta. Langkah strategis ini diharapkan menjadi katalisator penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial bagi ribuan jiwa yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Rincian skema bantuan ini menjadi topik pembahasan utama dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.
Skema Bantuan Komprehensif untuk Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Bantuan tunai sebesar minimal Rp8 juta per kepala keluarga ini dirancang dengan pendekatan dua arah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendorong pemulihan jangka panjang. Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut terbagi menjadi dua komponen utama: Rp3 juta ditujukan untuk pengadaan kebutuhan isi rumah tangga yang esensial, seperti perabotan dan peralatan dasar yang mungkin hilang atau rusak akibat bencana. Sementara itu, Rp5 juta sisanya dialokasikan khusus untuk pemulihan ekonomi keluarga, memberikan modal awal atau dukungan finansial agar mereka dapat kembali produktif.
"Bagi saudara kita di Sumatera, setiap keluarga yang terdampak/mengungsi akan mendapat minimal Rp8 juta," tegas Seskab Teddy di Jakarta, Kamis (25/12/2025), menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat.
Lebih dari Sekadar Tunai: Dukungan Menyeluruh
Penting untuk dipahami, bantuan Rp8 juta ini hanyalah salah satu pilar dari paket dukungan yang lebih luas dan komprehensif. Pemerintah juga menyertakan serangkaian bantuan non-tunai dan fasilitas lain untuk memastikan pemulihan yang holistik. Ini mencakup pasokan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga, serta uang tunai untuk kebutuhan lauk pauk yang bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan.
Selain itu, fokus besar juga diberikan pada aspek hunian. Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara dan tetap bagi para pengungsi. Selama masa penantian pembangunan tempat tinggal permanen, keluarga terdampak juga akan menerima uang tunggu hunian sebesar Rp600.000, yang diharapkan dapat membantu mereka menutupi biaya sewa atau kebutuhan tempat tinggal sementara lainnya.
Santunan untuk Korban Jiwa dan Luka-luka Berat
Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara terhadap dampak kemanusiaan dari bencana, pemerintah juga mengalokasikan santunan khusus bagi korban jiwa dan mereka yang mengalami luka-luka berat akibat banjir bandang dan longsor di ketiga provinsi tersebut. Ahli waris dari anggota keluarga yang meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, warga yang mengalami luka-luka berat akan diberikan santunan sebesar Rp5 juta, yang diharapkan dapat meringankan beban biaya pengobatan dan proses rehabilitasi fisik.
Langkah proaktif pemerintah ini mencerminkan keseriusan dalam penanganan dampak bencana, tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang krusial. Dengan paket bantuan yang terintegrasi dan menyeluruh ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat bangkit lebih cepat, memulihkan kehidupan dan ekonomi mereka, serta membangun kembali masa depan yang lebih tangguh di tengah tantangan yang ada. Ini adalah bukti nyata kehadiran negara di saat-saat sulit bagi warganya.
