Poros Informasi – Geger! Anggota DPR RI tak lagi menikmati tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Penghapusan tunjangan tersebut efektif per 31 Agustus 2025, sebagai bagian dari evaluasi internal lembaga legislatif.
Tunjangan Perumahan Dihapus, Kunker Dipangkas
Dasco menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tunjangan anggota dewan. "Pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan. Khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan per 31 Agustus 2025," tegas Dasco saat beraudiensi dengan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025). Tidak hanya itu, DPR juga memberlakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri. Langkah efisiensi ini menjadi bagian penting dari reformasi internal DPR.
Permintaan Maaf dan Komitmen Perubahan
Dalam kesempatan yang sama, Dasco menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang dilakukan para legislator dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan bahwa permintaan maaf semata tidak cukup tanpa diiringi evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Komitmen perubahan ini menjadi prioritas utama DPR ke depannya.
Sepakat! Semua Fraksi Dukung Penghematan
Langkah berani DPR ini mendapat dukungan penuh dari semua fraksi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan hasil pertemuan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi partai politik yang membahas transformasi DPR pada Kamis (4/9/2025). Hasilnya, semua fraksi sepakat untuk menghentikan tunjangan rumah dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja.
DPR Terbuka pada Aspirasi Rakyat
Puan menambahkan bahwa DPR senantiasa terbuka terhadap masukan dan evaluasi dari masyarakat. "Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun," ungkap Puan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Langkah penghematan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR.
