UMKM Terancam Sanksi? Kadin Soroti Kesiapan Data Pribadi

Renita

UMKM Terancam Sanksi? Kadin Soroti Kesiapan Data Pribadi

Poros Informasi – Tantangan besar tengah membayangi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah ketatnya regulasi digital di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat adanya kesenjangan besar antara aturan hukum yang berlaku dengan kesiapan teknis para pelaku usaha di lapangan, terutama terkait implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam sebuah forum strategis, Kadin mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih berada dalam posisi rentan karena belum memiliki sistem manajemen data yang sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan.

UMKM Terancam Sanksi? Kadin Soroti Kesiapan Data Pribadi
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Minimnya Literasi Digital dan Urgensi Kepatuhan

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi secara merata di berbagai sektor industri menengah ke bawah. Berbeda dengan sektor perbankan atau asuransi yang sudah memiliki infrastruktur keamanan data yang mapan, UMKM justru masih meraba-raba dalam menghadapi regulasi ini.

"Rata-rata, di luar sektor perbankan dan asuransi, industri menengah kecil khususnya UMKM belum mempersiapkan diri untuk undang-undang tersebut. Bahkan, banyak yang tidak tahu harus memulai dari mana," ujar Clarissa dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Lebih lanjut, Clarissa menyoroti adanya persepsi keliru di kalangan pengusaha. Banyak pelaku UMKM yang menempatkan pelindungan data sebagai prioritas rendah (low priority). Hal ini dipicu oleh tingginya angka kebocoran data yang terjadi belakangan ini, sehingga pelaku usaha merasa bahwa isu keamanan data adalah masalah umum yang tidak memerlukan tindakan preventif khusus dari sisi mereka.

Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dan Langkah Mitigasi Kadin

Selain masalah kesadaran, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan turut menambah kompleksitas pengelolaan data. Penggunaan AI dalam operasional bisnis menuntut standar keamanan yang lebih tinggi agar data konsumen tidak tersalahgunakan atau bocor ke pihak ketiga.

Menanggapi situasi kritis ini, Kadin menegaskan komitmennya untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realitas di lapangan. Fokus utama saat ini adalah membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya compliance atau kepatuhan industri terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Kadin tengah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyusun panduan teknis yang aplikatif. Langkah ini diharapkan dapat menjadi "peta jalan" bagi para pelaku UMKM agar mereka memahami tahapan sistematis dalam memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi tanpa harus merasa terbebani oleh kompleksitas birokrasi teknis.

Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan ekosistem ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki fondasi keamanan data yang kuat dan terpercaya di mata konsumen global.

Baca Juga

Ikuti Kami

[addtoany]

Tags

Tinggalkan komentar