UMP Jakarta 2027 Ditetapkan, Buruh Malah Gelar Perlawanan!

Renita

UMP Jakarta 2027 Ditetapkan, Buruh Malah Gelar Perlawanan!

Poros Informasi – Gelombang protes kembali mewarnai dinamika ketenagakerjaan di ibu kota. Pasca penetapan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2027, puluhan perwakilan buruh memilih turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka di depan Balai Kota Jakarta.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan angka upah sebesar Rp6.136.941. Meski angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 7,1 persen, kelompok pekerja menilai nominal tersebut masih jauh dari kata layak untuk menopang biaya hidup di Jakarta yang kian melambung.

UMP Jakarta 2027 Ditetapkan, Buruh Malah Gelar Perlawanan!
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Tuntutan Kenaikan Indeks Alfa 1 Persen

Ketidakpuasan buruh bukan tanpa alasan. Mereka memiliki kalkulasi matematis sendiri terkait kenaikan upah yang dianggap mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja. Fokus utama tuntutan mereka terletak pada penyesuaian indeks alfa yang lebih tinggi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN Serikat Pekerja Nasional, M. Andre Nasrullah, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan formula kenaikan yang lebih progresif. Menurutnya, penyesuaian indeks alfa sebesar 1 persen adalah angka krusial yang harus dipenuhi pemerintah.

"Indeks alfa yang kami ajukan adalah 1 persen. Itulah yang menjadi poin utama tuntutan kami," ujar Andre saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Target Upah di Atas Rp6,2 Juta

Bagi para buruh, kenaikan yang hanya menyentuh angka Rp6,1 juta per bulan dianggap belum cukup untuk mengamankan daya beli masyarakat kelas bawah di tengah inflasi. Mereka menargetkan angka psikologis baru sebagai standar upah minimum di Jakarta.

Secara spesifik, kelompok pekerja ini mendesak agar UMP DKI Jakarta 2027 dipatok di angka Rp6,2 juta ke atas. "Kami menginginkan nilai di atas Rp6,2 juta. Setidaknya Rp6.200.000 sekian," tegas Andre menambahkan.

Ia juga mengisyaratkan bahwa aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Pihaknya berencana melakukan konsolidasi besar-besaran untuk merespons keputusan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. "Kami tidak setuju. Ke depannya kami akan konsolidasi lagi terkait putusan hari ini. Kami harus melawan," imbuhnya dengan nada tegas.

Respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penetapan angka upah tersebut bukanlah keputusan instan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa angka Rp6.136.941 telah melalui mekanisme diskusi yang alot dan panjang.

Pramono menyebutkan bahwa proses penentuan upah tersebut melibatkan berbagai pihak dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

"UMP untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," ungkap Pramono kepada awak media.

Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan. Apakah tuntutan buruh untuk menembus angka Rp6,2 juta akan mendapatkan ruang negosiasi baru, ataukah angka yang telah ditetapkan pemerintah akan tetap menjadi standar baku bagi pekerja di Jakarta pada tahun 2027 mendatang?

Baca Juga

Ikuti Kami

[addtoany]

Tags

Tinggalkan komentar