Poros Informasi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penolakan ini muncul di tengah upaya Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menawarkan skema penyelesaian utang kepada pemerintah.
Menkeu Tolak Usulan Talangan APBN untuk Whoosh
Dony Oskaria sebelumnya mengusulkan agar pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT KAI (Persero), selaku pemimpin konsorsium proyek Whoosh. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengambil alih infrastruktur proyek kereta cepat tersebut. Namun, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Menkeu Purbaya.
Danantara Diminta Mandiri Kelola Utang Whoosh
Purbaya menyerahkan sepenuhnya masalah utang proyek Whoosh kepada BPI Danantara. Menurutnya, Danantara seharusnya mampu mengelola utang tersebut secara mandiri, dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari operasional Whoosh.
Dividen BUMN Jadi Andalan Bayar Utang
Menkeu Purbaya menekankan bahwa Danantara memperoleh dividen dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa harus melibatkan APBN.
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
Purbaya menambahkan, penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh akan terasa tidak adil. "Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas Purbaya. Dengan demikian, pemerintah berharap Danantara dapat mencari solusi internal untuk mengatasi masalah utang Kereta Cepat Whoosh tanpa membebani keuangan negara.
